Bupati Andi Abdullah Rahim Buka Bimtek DPRD Luwu Utara, Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola APBD

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Penguatan fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi fokus dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Luwu Utara yang dibuka Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Swiss-Belhotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Bimtek tersebut mengangkat tema “Sinergitas DPRD, BPK dan Aparat Penegak Hukum dalam Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peningkatan Tata Kelola APBD.”

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi anggota DPRD untuk memperdalam pemahaman mengenai pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam sambutannya, Bupati Andi Abdullah Rahim menekankan pentingnya membangun sinergi antara DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum. Kolaborasi antarlembaga tersebut dinilai penting untuk mendukung pengawasan yang efektif serta mendorong pengelolaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah menjadi bekal penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Pengawasan yang optimal diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban, berjalan tertib serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, sinergi antara lembaga legislatif, lembaga pemeriksa, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Polres Luwu Utara, serta perwakilan BPK RI. Kehadiran para narasumber diharapkan memberikan perspektif mengenai pengawasan keuangan daerah dari sisi pemeriksaan, penegakan hukum, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedewanan, khususnya dalam mengawal penggunaan anggaran agar sesuai peruntukan dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Penguatan kapasitas DPRD pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga APBD Kabupaten Luwu Utara dapat dikelola secara tertib, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.