Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Soroti Krisis Iklim dan Beban Rakyat

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Dampak krisis iklim kini tak hanya terlihat dari kerusakan lingkungan dan meningkatnya bencana, tetapi juga dirasakan langsung melalui naiknya beban kebutuhan sehari-hari dan tergerusnya pendapatan masyarakat.

Isu tersebut menjadi sorotan Greenpeace Indonesia dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi lingkungan itu mendesak pemerintah memperkuat langkah penanganan krisis iklim karena dampaknya dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.

Desakan tersebut disuarakan melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk berukuran besar dari Patung Selamat Datang dengan pesan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan berbagai bencana, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap, hingga cuaca ekstrem, memperlihatkan besarnya tantangan yang harus dihadapi masyarakat.

Menurut Greenpeace, dampak krisis iklim tidak berhenti pada kerusakan alam. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi, sumber penghidupan, dan produksi pangan turut menambah tekanan terhadap rumah tangga, terutama kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Nelayan dan pekerja sektor gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, termasuk kelompok yang paling terdampak,” menjadi salah satu sorotan dalam kajian Greenpeace mengenai hubungan krisis iklim dengan kehidupan pekerja.

Riset Greenpeace: Biaya pangan menjadi beban utama

Dalam riset bertajuk *Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah*, Greenpeace memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.

Hasil riset tersebut menunjukkan, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39 persen merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menyoroti persoalan akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan iklim memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ketika bencana mengganggu aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan, rumah tangga berpotensi menghadapi tekanan tambahan untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Greenpeace menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim dan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat.

Warga terpaksa berhemat dan mencari penghasilan tambahan

Tekanan ekonomi mendorong masyarakat melakukan berbagai strategi untuk bertahan. Dalam laporan yang sama, Greenpeace mencatat 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Sebanyak 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, yang membantu menghemat sekitar Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Adapun 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pemasukan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan.

Sementara itu, 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti menanam sayuran atau menghasilkan kebutuhan pangan lainnya.

Greenpeace memandang langkah-langkah tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi di tengah tekanan. Namun, upaya itu sekaligus menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga untuk menghadapi dampak krisis iklim.

Bagi masyarakat yang terdampak bencana, beban tersebut dapat bertambah melalui kebutuhan biaya pemulihan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## Greenpeace pertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang masih menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan dampak bencana ekologis.

Greenpeace juga mengkritik sejumlah arah kebijakan anggaran pemerintah yang, menurut organisasi tersebut, berpotensi menambah beban masyarakat di tengah krisis iklim. Kritik itu antara lain menyangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran penanggulangan bencana.

Pandangan tersebut merupakan penilaian Greenpeace yang perlu ditempatkan sebagai bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah.

Greenpeace mendorong hasil riset mengenai dampak krisis iklim dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang menghubungkan perlindungan lingkungan, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan kesejahteraan pekerja.

Bagi organisasi tersebut, penanganan krisis iklim tidak cukup hanya berfokus pada upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Kebijakan juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap harga pangan, pendapatan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi langkah penanganan krisis iklim, memperkuat perlindungan masyarakat terdampak bencana, serta memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.