KPU di Sulsel Pastikan Butuh Tambahan Anggaran untuk Pilkada 2020

MAKASSAR - Pemerintah, DPR dan KPU sepakat menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Tahapan pilkada pun akan dimulai pada 15 Juni mendatang.

Untuk itu, jajaran KPU kabupaten/kota di Sulsel mulai merencanakan rekonstruksi simulasi kebutuhan anggaran pilkada. Digelar ditengah pandemi Covid-19, anggaran pilkada diprediksi akan membengkak.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir tak menampik potensi pembengkakan anggaran itu. Ia bahkan mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke KPU RI.

"Anggaran pasti bertambah. Kami juga sudah menyampaikan ke KPU RI bahwa memang butuh tambahan anggaran. Tapi kami belum menghitung secara teknis (berapa biaya tambahan yang dibutuhkan)," kata Faisal.

Potensi pembengkakan anggaran tersebut, kata Faisal, cukup beralasan. Sebab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginstruksikan agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satunya, para penyelenggara pemilu harus disediakan alat pelindung diri (APD).

Selain itu, katanya, mencuat wacana terkait penambahan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pada saat pemilihan nanti.

"Paling berpengaruh kalau TPS diperbanyak. Kalau mau tidak terlalu banyak pemilih dalam TPS, yah TPS harus diperbanyak dan itu pasti mahal," tambah Faisal.

Ia berharap tambahan anggaran Pilkada 2020 nantinya bersumber dari dana APBN, bukan APBD. Sebab kata Faisal, jika menggunakan dana APBN pihaknya tak perlu lagi berkomunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota.

"Kalau APBN kan langsung dari KPU RI. Sama saja sebenarnya (dengan APBD), tapi andaikan bisa dari APBN kan tidak perlu komunikasi lagi (dengan pemkab/pemkot). Untuk anggaran pokok pilkada (NPHD) saja, kita masih panjang diskusinya," demikian Faisal.