Takalar Didorong Jadi Role Model HAM, Pelayanan Publik Jadi Sorotan

TAKALAR, BUKAMATANEWS – Kabupaten Takalar mendapat peluang menjadi salah satu daerah percontohan dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendorong pemerintah daerah menjadikan pemenuhan hak masyarakat sebagai bagian utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto Sipin saat berkunjung ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026).

Menurut Mugiyanto, posisi pemerintah daerah sangat strategis dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Sebab, pemerintah daerah merupakan institusi yang paling dekat dengan warga dan bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto diterima langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Pemerintahan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), serta Ketua TP PKK Kabupaten Takalar.

Dalam pertemuan itu, Mugiyanto menegaskan bahwa agenda HAM tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran besar karena sebagian besar kebijakan dan pelayanan yang menentukan kualitas hidup masyarakat berada di tingkat daerah.

Ia menyebut pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar sebagai sektor yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Karena itu, komitmen terhadap HAM harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret. Pelayanan publik juga harus mudah diakses, berkeadilan, serta memastikan masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.

"Kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia," katanya.

Kerja sama tersebut diharapkan melahirkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Bupati: Pembangunan Bukan Sekadar Infrastruktur

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut positif dorongan Kementerian HAM tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan kepentingan dan hak masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan.

Menurut Daeng Manye, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun atau pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang adil.

"Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Daeng Manye.

Ia berharap kunjungan Wamen HAM dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kementerian HAM, terutama dalam menyusun serta memperkuat kebijakan daerah yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.

Jika kolaborasi tersebut berjalan optimal, Takalar berpeluang membangun model pelayanan publik yang tidak hanya efektif dan responsif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan nondiskriminasi.

Dorongan menjadi daerah percontohan HAM tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkab Takalar untuk membuktikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat.