Sidak Layanan BPJS di Takalar, Bupati Daeng Manye Tekankan Pelayanan Lima Menit Tanpa Keluhan

TAKALAR, BUKAMATANEWS — Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye kembali turun langsung memantau kualitas pelayanan publik. Kali ini, perhatian diarahkan pada layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) Kabupaten Takalar.

Daeng Manye melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinsos-PMD Takalar, Rabu (7/10/2026). Dalam sidak tersebut, Bupati mengecek langsung proses pelayanan sekaligus berdialog dengan petugas yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat.

Layanan administrasi kepesertaan BPJS menjadi perhatian karena rata-rata melayani sekitar 30 masyarakat setiap hari. Mereka datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Takalar untuk mengurus kebutuhan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.

Bagi Daeng Manye, banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut harus diimbangi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan memberikan kepastian.

Ia bahkan menanyakan langsung kepada petugas mengenai durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pelayanan.

“Berapa selesai melayani?” tanya Daeng Manye.

“Lima menit,” jawab petugas.

Mendengar jawaban tersebut, Daeng Manye langsung menghitung kapasitas pelayanan yang dapat diberikan dalam sehari. Ia mengingatkan agar waktu pelayanan lima menit tersebut benar-benar menjadi standar yang dijalankan, bukan justru bertambah akibat antrean maupun proses administrasi yang berbelit.

“Kalau rata-rata lima menit, jangan sampai jadi 10 menit, jangan malah satu hari. Selesaikan lima menit, supaya orang puas,” tegasnya.

Daeng Manye menilai kepastian waktu menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan publik. Apalagi, masyarakat yang datang mengurus kepesertaan BPJS tidak selalu berada dalam kondisi yang mudah.

Pelayanan administrasi BPJS di Dinsos-PMD saat ini mencakup masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5. Sementara masyarakat yang berada pada Desil 6 dan seterusnya diwajibkan melengkapi persyaratan tertentu dari pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati meminta mekanisme pelayanan dan pembagian tugas di internal Dinsos-PMD ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan antrean.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian sejak datang hingga urusannya selesai.

Perhatian Daeng Manye juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Administrasi kepesertaan BPJS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar telah didukung sistem digital melalui aplikasi e-Dabu (Elektronik Data Badan Usaha).

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan sistem digital harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia.

“Kalau sistem sudah oke, tinggal manusianya melayani,” ujarnya.

Minta Pertimbangkan Sistem Shift

Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang datang dari wilayah jauh, Daeng Manye meminta jajaran Dinsos-PMD mempertimbangkan pola pelayanan dengan sistem shift.

Menurutnya, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan tidak mengenal waktu. Karena itu, pemerintah harus memastikan akses pelayanan tetap dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ini kan kita melayani masyarakat. Masyarakat itu orang sakit, kita tidak tahu kapan membutuhkan pelayanan,” katanya.

Ia menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Karena itu, Daeng Manye meminta tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses administrasi hanya karena persoalan pelayanan.

“Saya ingin tidak ada keluhan terkait BPJS. Masalah anggaran itu tanggung jawab Pemda. Karena masyarakat kita membutuhkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Sidak tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat kualitas pelayanan publik. Daeng Manye ingin memastikan sistem yang telah dibangun pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kecepatan, kepastian, keramahan, dan pelayanan yang tidak berbelit menjadi penekanan utama agar masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan administratif, tetapi juga merasakan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Versi ini menempatkan “lima menit” sebagai nilai berita utama, sehingga pesan Bupati lebih kuat dan judulnya lebih menggigit.