Drama Pilkada Jeneponto Berakhir di MK, Begini Keputusannya!

Sebaliknya, Ardilafiza yang dihadirkan oleh KPU sebagai ahli menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu bersifat anjuran dan tidak mengikat. “KPU memiliki kewenangan untuk menelaah apakah rekomendasi tersebut perlu dijalankan atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ardilafiza.

Sementara itu, pihak terkait dari Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar menghadirkan mantan Ketua Bawaslu RI, Abhan. Menurutnya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi PSU bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada. Ia menegaskan bahwa undang-undang mengatur PSU harus dilakukan jika lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar memberikan suara, sedangkan surat edaran Bawaslu mengacu pada satu pemilih saja.

MK juga mengingatkan seluruh masyarakat Jeneponto agar tidak terpecah belah hanya karena hasil Pilkada. “Jangan merusak kohesi sosial hanya karena agenda politik yang bersifat lima tahunan. Jika belum berhasil kali ini, masih ada kesempatan lima tahun ke depan,” ujar Saldi Isra.

Dengan putusan ini, hasil Pilkada Jeneponto 2024 dinyatakan tetap sah, dan pasangan terpilih dapat melanjutkan tugas mereka tanpa hambatan hukum lebih lanjut.