NasDem Keluarkan Rekomendasi untuk 4 Calon Kepala Daerah di Sultra

KENDARI – Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra memutuskan memberikan dukungan di empat daerah dari tujuh kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang.

Empat daerah yang sudah resmi menerima SK dukungan dari DPP NasDem yakni, pasangan Haliana-Ilmiati Daud di Kabupaten Wakatobi, Kolaka Timur, Tony Herbiansyah, Konawe Selatan, Surunuddin Dangga dan di Konkep mengusung Amrullah-Andi Muhammad Lutfi.

Dari empat daerah, hanya Surunuddin dan Tony Herbiansyah yang belum punya calon wakil bupati. Penyerahan rekomendasi itu sendiri dihadiri oleh Surunuddin Dangga, Tony Herbiansyah, Haliana-Ilmiati Daud dan Andi Muhammad Lutfi serta pengurus teras Partai NasDem Sultra.

Ketua DPW Partai NasDem Sultra, Tony Herbiansyah yang juga Bupati Koltim, mengatakan, dukungan yang diberikan partai kepada kandidat tersebut sudah didasarkan pada hasil survei. Dia berharap calon yang diusung itu bisa memenangkan pilkada 2020. 

“Dimohon kepada semua kader agar kandidat yang sudah diputuskan bisa didukung dan tidak ada yang berkhianat. Kami juga akan bekerja keras memenangkan kandidat yang diusung,” akunya usai menyerahkan rekomendasi dukungan di Sekretariat DPW Partai NasDem Sultra, Minggu (15/3). 

Tony mengungkapkan, dalam menentukan dukungan di empat daerah ini, pihaknya melihat hasil survei, pakta integritas dan komitmen kandidat kepada partai ketika memimpin daerah kelak. 

Selain mengumumkan kandidat di empat daerah, pihaknya juga memastikan kalau dukungan di tiga daerah lainnya yakni Muna, Buton Utara dan Konawe Utara (Konut) masih berproses di dewan pimpinan pusat (DPP). 

“Di Konawe Utara itu, kita menunggu hasil survei, termasuk Muna dan Buton Utara. Kami berharap rekomendasi segera keluar,” ungkapnya. 

Tony dan Surunuddin sendiri menanggapi belum adanya wakil mereka ketika diusung oleh Partai NasDem. Kedua calon bupati itu memastikan kandidat pendamping mereka akan keluar dalam waktu dekat dengan memperhatikan hasil survei. 

Surunuddin sendiri mengapresiasi dukungan NasDem dalam pilkada Konsel 2020. Ia berharap NasDem bisa terus bersamanya dalam rangka memenangkan pilkada untuk periode kedua. 

Calon Bupati Wakatobi, Haliana juga bersyukur dengan adanya dukungan NasDem.Dengan dukungan tersebut, ia akan menjalin komunikasi dengan partai lain agar bisa bersamanya dalam pilkada Wakatobi.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Sultra, Ikhsanuddin Saafi memastikan kalau partainya hanya mengeluarkan satu rekomendasi kepada kandidat kepala daerah. Nantinya, kata dia, rekomendasi itu akan diubah dalam format B1 KWK yang akan diteken ketua umum dan sekretaris jenderal untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU kabupaten masing-masing.

Menurut Ikhsanuddin, karena dukungan itu bersifat rekomendasi maka isinya tertulis tugas-tugas yang harus dijalankan.Salah satunya, calon harus memenuhi persyaratan dukungan untuk maju dalam pilkada sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan kandidat harus melaporkannya 14 hari sebelum dibukanya pendaftaran calon kepala daerah di kabupaten masing-masing. 

Ia membeberkan jumlah kursi Partai NasDem di Konsel sebanyak lima kursi. Adapun syarat minimal untuk bisa maju dalam pilkada Konsel harus mengantongi tujuh kursi. 

Di Kolaka Timur ada delapan kursi dan syarat minimal maju dalam pilkada cuma lima kursi. Di Konawe Kepulauan, partai punya dua kursi di parlemen dan syarat untuk maju dalam pilkada minimal mengantongi empat kursi.

“Untuk di Wakatobi, kita punya tiga kursi dan syarat minimal untuk maju dalam pilkada adalah lima kursi,” ulasnya. 

Selain menyinggung mengenai dukungan di empat daerah itu, pihaknya juga menjelaskan mengenai dukungan partai di Kabupaten Muna. Ikhsanuddin menjelaskan dalam Peraturan Partai NasDem, syarat untuk mendukung calon salah satunya adalah hasil survei. Di Muna sendiri, kata dia, Bupati Rusman Emba memang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat lainnya. 

Akan tetapi, NasDem melihat kalau Bupati Muna Barat LM Rajiun lebih banyak berkontribusi di partai. Karena itu, partai tentu tidak menutup mata dan menghargai kinerja Rajiun selama ini. “Karena itu, dewan pimpinan pusat (DPP) tentu punya hak diskresi dalam mengambil keputusan. Memang itu sudah di luar dari peraturan organisasi partai tetapi diskresi itu merupakan hak yang diberikan ke DPP,” tutupnya.