Perlinsos Digital Makassar Melonjak ke Peringkat 20, Appi Perintahkan Agen hingga RT/RW Aktif Bergerak

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Upaya Pemerintah Kota Makassar mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mulai membuahkan hasil. Dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan, posisi Makassar melonjak dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional program tersebut.

Kenaikan peringkat itu menjadi sinyal positif bagi Makassar yang ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional Perlinsos Digital. Namun, capaian tersebut tidak membuat pemerintah kota berpuas diri.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin justru meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga RT/RW memperkuat pengawasan terhadap Agen Perlinsos atau Agen Perisai yang bertugas membantu masyarakat mendaftarkan diri dan memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.

Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang terdata, tetapi juga dari kualitas dan validitas data yang masuk ke dalam sistem pemerintah.

"Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan," ujar Appi, Selasa (1/9/2026).

Karena itu, ia meminta camat, lurah, hingga RT/RW memastikan agen yang telah dibentuk benar-benar aktif menjalankan tugas di tengah masyarakat dan tidak sekadar tercatat secara administratif.

"Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan," tegasnya.

Agen Perisai Harus Aktif hingga RT/RW

Menurut Appi, keberadaan Agen Perisai menjadi salah satu kunci agar proses pendaftaran dan pemutakhiran data perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Ia ingin mekanisme tersebut tidak berhenti di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi benar-benar bergerak hingga lingkungan RT dan RW.

Apalagi, Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya mengikuti piloting nasional Perlinsos Digital. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menunjukkan kesiapan dalam menjalankan sistem pendataan berbasis digital tersebut.

"Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia," katanya.

Appi juga melihat skema Agen Perisai bukan hanya sebagai instrumen untuk memperbaiki basis data pemerintah. Menurutnya, aktivitas tersebut sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat sebagai agen.

Karena itu, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan tetap mengedepankan akurasi data. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi dengan tepat dan memperoleh akses layanan sesuai kebutuhannya.

"Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran," harap Appi.

138 Ribu KK Sudah Terdata

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan lonjakan peringkat Makassar tidak terlepas dari penguatan teknis dan kerja bersama jajaran pemerintah di tingkat wilayah.

Ia menjelaskan, pada 1 Agustus 2026, Makassar masih berada di peringkat 38 dari 43 daerah yang mengikuti piloting nasional.

Setelah dilakukan pertemuan dan penguatan teknis mengenai mekanisme pendataan, progres Makassar meningkat cukup signifikan hingga menembus peringkat 20.

"Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20," kata Andi Bukti.

Hingga saat ini, pendataan telah mencakup 138.237 kepala keluarga (KK) atau sekitar 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran.

Selain berhasil memperbaiki peringkat nasional, Makassar juga masuk dalam jajaran 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital.

Makassar berada di posisi ketujuh dalam daftar tersebut sekaligus menjadi satu-satunya daerah asal Sulawesi Selatan yang masuk 10 besar.

"Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk," ujarnya.

8.732 Agen, Baru 3.467 Aktif

Dinsos Makassar mencatat terdapat 8.732 agen yang telah terdata sebagai bagian dari sumber daya pendataan Perlinsos Digital. Namun, baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan di lapangan.

Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif berasal dari unsur RT/RW. Data mereka telah dikirim ke tingkat pusat, tetapi belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang akan segera ditindaklanjuti Dinsos Makassar melalui penguatan kapasitas dan pelaksanaan bimtek.

"Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu," katanya.

Dengan bertambahnya agen yang aktif, Dinsos berharap proses pendataan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat yang belum masuk dalam sistem dapat segera terjangkau.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, capaian pendataan Perlinsos Digital di tingkat kecamatan masih menunjukkan variasi.

Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase capaian tertinggi, yakni sekitar 50 persen. Sejumlah kecamatan lain juga menunjukkan progres cukup tinggi.

Ujung Tanah tercatat mencapai sekitar 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Kecamatan Makassar sekitar 31 persen, dan Tamalate sekitar 31 persen.

Sementara itu, Mamajang telah mencapai sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.

"Secara keseluruhan, tercatat 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan," terang Andi Bukti.

Koordinasi RT/RW Masih Jadi Kendala

Di tengah peningkatan capaian tersebut, Dinsos Makassar masih menemukan sejumlah kendala dalam proses pendataan.

Salah satunya menyangkut koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM di beberapa wilayah yang dinilai belum berjalan optimal.

Andi Bukti menyebut persoalan tersebut dalam sejumlah kasus dipengaruhi hubungan personal antara petugas dengan aparat lingkungan.

"Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi," ungkapnya.

Selain persoalan koordinasi, Dinsos juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan maupun asesmen.

Sebagian warga masih menganggap pendataan Perlinsos Digital hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos). Padahal, pendataan tersebut ditujukan untuk membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat dan mutakhir.

Karena itu, Dinsos Makassar akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pendataan tersebut.

"Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat," tutup Andi Bukti. (*)