Pemkot Makassar Siaga Hadapi "Godzilla El Nino", BPBD Jadi Komando Darurat Air dan Kesehatan

Pria yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam sistem kerja yang detail, terukur, dan mudah dieksekusi.

Dia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga ke tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi air, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.

Menurutnya, krisis air bukan sekadar persoalan ketersediaan, tetapi memiliki efek berantai yang luas. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

"Harus dipikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka semua jajaran SKPD dan Camat antisipasi," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa distribusi informasi yang tidak optimal dapat memperparah situasi, termasuk memicu tekanan terhadap layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Oleh sebab itu, seluruh OPD diminta memastikan sistem komunikasi dan koordinasi berjalan efektif. Appi mencontohkan perlunya simulasi konkret di wilayah Kecamatan dengan menghitung secara pasti dari mana sumber air diambil.

Juga berapa armada yang disiapkan, di mana titik distribusi, hingga bagaimana penyimpanan dilakukan di tengah keterbatasan fasilitas masyarakat.

"Simulasi tidak boleh lagi bersifat biasa, harus detail. Kalau ada wilayah kekurangan air, kita sudah tahu berapa menit air sampai, siapa yang antar, dan bagaimana dibagikan," imbuh dia.

Selain krisis air, ia juga menekankan potensi peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering yang mempercepat penyebaran api.

Untuk itu, seluruh sumber daya, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, diminta siaga penuh dalam upaya pencegahan dan penanganan dini.

Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga mengantisipasi lonjakan kasus penyakit seperti ISPA, penyakit kulit, dehidrasi, hingga potensi peningkatan penyakit menular seperti tuberkulosis (TB).

Dengan antisipasi yang matang, Munafri meminta petugas lapangan, termasuk BPBD, Damkar, camat, dan lurah, untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker saat bertugas.

Lebih jauh, Munafri juga mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat merembet ke sektor ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen.

"Ini harus kita antisipasi sejak dini," kata orang nomor satu Kota Makassar itu.

Untuk memastikan efektivitas penanganan, ia menekankan pentingnya integrasi lintas OPD dalam satu sistem kerja yang saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Politisi Golkar itu, bahkan mendorong adanya wilayah percontohan sebagai model simulasi terpadu penanganan krisis.

Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada.

Ia menegaskan bahwa kesiapan data, perencanaan matang, serta ketersediaan cadangan sumber daya menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi krisis.

"Yang penting kita mampu menghitung dan memastikan ketersediaan sumber daya. Jangan panik, tapi harus siap," tutup Appi.

Sedangkan, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa fenomena El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak pada penurunan curah hujan secara signifikan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

"Berdasarkan pengalaman sebelumnya, fenomena El Nino kerap berpasangan dengan La Nina dalam siklus iklim global," paparnya.

Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998, 2015–2016, serta 2023 yang bahkan sempat membuat Makassar menetapkan status darurat kekeringan.

Sekarang masuk siklus 2026, setelah sebelumnya 2025 dipengaruhi La Nina yang cenderung basah.

"Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat el
Nino menjadi sangat tinggi," jelasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap dapat meminimalisir dampak kekeringan serta memastikan kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman El Nino 2026.

Lanjut dia, aksi nyata dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB), juga dilibatkan, termasuk organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, PMI, Baznas, serta relawan seperti Kalla Rescue serta Bosowa Peduli.

"Kita bentuk operasi terpadu satu komando agar distribusi bantuan dan penanganan bisa lebih cepat dan efektif. Semua sudah memiliki protap yang jelas," tegas Fadli.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar juga telah memiliki dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk berbagai jenis bencana, termasuk kekeringan.

Dokumen tersebut menjadi acuan teknis dalam merumuskan langkah penanganan secara sistematis dan terukur.

Fadli menyebutkan, terdapat tiga dampak utama yang harus diantisipasi selama periode El Nino, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat.

"Krisis air menjadi dampak paling awal dan paling terasa. Bahkan di musim hujan saja, beberapa wilayah seperti Tallo sudah mengalami kekurangan air bersih," ungkapnya.

Selain itu, risiko kebakaran dipastikan meningkat drastis akibat kondisi kering dan angin panas. Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran akan disiagakan secara maksimal di wilayah rawan.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan juga diminta bersiaga menghadapi potensi peningkatan penyakit seperti ISPA, dehidrasi, hingga penyakit menular yang cenderung meningkat saat musim kemarau panjang.

"Puncak dampak diperkirakan terjadi hingga Oktober, dengan intensitas tertinggi sekitar bulan tersebut," katanya.

BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan, yakni Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.

"Tallo menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa yang bahkan saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan air," jelas Fadli.

Meski demikian, wilayah lain seperti Tamalate dan Ujung Pandang juga tetap berpotensi terdampak, meskipun tidak secara langsung, misalnya melalui gangguan distribusi air atau pemadaman listrik.

Saat ini, BPBD Makassar telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April, dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di setiap wilayah terdampak.

"Data sebenarnya sudah ada, tapi kami tetap turun ke lapangan untuk memastikan tingkat kekeringan terbaru sebagai dasar intervensi," ujarnya.

Menariknya, dalam upaya penanganan, BPBD juga membuka peluang pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN.

"Kami diberi peluang untuk mencari dukungan pendanaan eksternal, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Ini penting agar penanganan bisa lebih optimal," tambahnya. (*)