Bawaslu Sulsel Sebut Pilkada Pinrang, Lutim, dan Pangkep Rawan Netralitas ASN

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Badan Pemenangan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan merilis pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Sulsel. Bawaslu Sulsel menyebut Pilkada Pinrang, Luwu Timur, dan Pangkep rawan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengaku mengeluarkan pemetaan kerawanan pilkada serentak 2024 di Sulsel usai Bawaslu RI menyebut Sulsel berada posisi kelima provinsi rawan tinggi. Ana sapaan akrabnya mengaku agar kondisi tersebut bisa dikendalikan oleh semua pihak.

"Ini bukan berarti khawatir, tetapi bisa menjadi early warning bagi kita semua agar lebih siaga di daerah masing-masing. Kita tahu bahwa grafik penanganan pelanggaran kemudian kita belajar pada Pemilu lalu saat pemungutan suara ulang, kemudian banyaknya penanganan masa kampanye. Itu adalah semua referensi yang memperkuat posisi pengendalian dan pengawasan kita di beberapa daerah," ujarnya di Hotel Harper Makassar, Senin (9/9/2024).

Salah satu poin dimensi penilaian indeks kerawanan pemilihan (IKP) yakni koteks sosial dan politik. Untuk konteks kerawanan sosial politik, Ana menyebut Pilkada Maros rawan tinggi. Ana beralasan, Pilkada Maros hanya diikuti satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau melawan kotak kosong.

"Konflik sosialnya yang tinggi adalah daerah yang kotak kosong. Apalagi beberapa waktu lalu ada perubahan skema paslon dengan TSM (tidak memenuhi syarat)," tuturnya.

Ana mengaku kerawanan konflik sosial pilkada yang hanya diikuti satu paslon belajar pada Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018. Meski demikian, mantan Komisioner KPU Sulsel ini berharap hal tersebut terjadi di Pilkada Maros.

"Tapi ini juga menjadi peringatan kita bahwa ketika berkiblat pada situasi Makassar yang di mana (paslon melawan) kotak kosong kemarin, apakah konflik sosial akan meruncing? kita berharap tidak terjadi. Makanya kita pun akan melakukan pengendalian program kerja dengan mendorong partisipasi pengawasan dan kesadaran berpolitik di Kabupaten tersebut," tuturnya.

Selain terkait potensi konflik sosial, Bawaslu Sulsel juga mengungkapkan kerawanan terkait netralitas ASN. Ana menyebut ada tiga kabupaten tingkat kerawanan terkait netralitas ASN cukup tinggi yakni Pinrang, Luwu Timur, dan Pangkep.

"Ada di beberapa daerah yang juga rawan cukup tinggi dari sisi netralitas ASN. Misalnya dalam hasil penanganan pelanggaran kita dalam masa pemilihan ini, ada tiga daerah cukup tinggi. Misalnya Lutim ada 18 kasus, Pinrang 28 kasus yang telah diproses, di Pangkep juga ada 9 kasus dan bahkan beberapa daerah yang sempat viral keterlibatan ASN," bebernya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bawaslu untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan. Untuk itu, ia berharap semua pihak seperti paslon kepala daerah, parpol, dan pemerintah untuk turut dalam pengawasan.

"Ini yang juga menjadi tingkat kewaspadaan kita terhadap realitas pemilihan. Tentu saja harapan kita, dengan pelibatan para pihak mulai paslon, parpol, pemerintah, agar lebih sigap dalam pengendaliannya," ucapnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menambahkan tujuan pemetaan agar program-program pencegahan tepat sasaran. Ia menegaskan ingin program kerja harus riil di lapangan.

"Misalnya bicara rawan netralitas ASN, Apa yang mesti dilakukan oleh bawaslu, bawaslu harus berkoordinasi kepada siapa. Itukan bisa tergambar di sini dengan adanya pemetaan," tuturnya. (*)