Perempuan Paling Terdampak Perubahan Iklim, Kementrian PPPA Minta Pemprov Sulsel Lakukan Hal Ini

MAKASSAR, BUKAMATA - Perempuan disebut paling terdampak ketika terjadi perubahan iklim. Karena itu, perempuan harus disiapkan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang diwakili JF Perencana Ahli Madya, Dra Helsyanita, mengungkapkan, diperlukan pemetaan di sektor pembangunan, sekaligus mengintegrasikan isu gender dan hak anak di berbagai bidang. Mengingat, jika terjadi bencana alam, yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan.

"Ketika terjadi bencana banjir, misalnya. Dampak yang dihadapi perempuan akan sangat terasa. Karena itu, dibutuhkan pedoman umum dalam adaptasi dan mitigasi perempuan terhadap perubahan iklim," kata Helsyanita, saat mengikuti Dialog Lintas OPD: Perempuan dan Perubahan Iklim Sulsel, secara virtual, yang dilaksanakan ICRAF Indonesia, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 5 Juli 2022

Ia berharap, Pemprov Sulsel bisa lebih memahami perbedaan dampak pada perempuan dan potensi perempuan untuk mengatasi perubahan iklim ini. Sekaligus, melakukan kajian untuk memastikan perempuan dan anak tangguh menghadapi perubahan iklim.

"Penyusunan kebijakan di tingkat daerah harus mendukung kesetaraan gender. Memastikan bahwa program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang disusun peka gender, dengan melaksanakan prinsip dasar, yakni menyusun data terpilah hingga analisis kerentanan," jelasnya.

Helsyanita jug meminta Pemprov Sulsel membangun sistem pengetahuan agar perbaikan kemampuan adaptif terlaksana secara berkelanjutan. Dan memastikan kondisi yang mendukung peka gender tanggap perubahan iklim, dan melakukan restorasi ekosistem akibat perubahan iklim.

Sementara, Kepala Dinas PPPA dan Pengendalian Penduduk Sulsel, Andi Mirna, mengatakan, sudah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan, seperti Perda, Pergub, Edaran, termasuk dokumen perencanaan, untuk mendukung pengarusutamaan gender. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, pihaknya senantiasa berkolaborasi dengan OPD lainnya.

"Di Bappelitbangda tentunya akan mengawal dalam perencanaan anggaran ke depan, terkait perempuan dan perubahan iklim ini," ujarnya.

Kedepan, Andi Mirna mengaku akan berkoodinasi dengan ICRAF Indonesia, termasuk mengeluarkan regulasi baru agar kolaborasi antar seluruh OPD dalam mengawal adaptasi dan mitigasi perempuan terhadap perubahan iklim bisa terlaksana dengan baik. (*)