Sosialisasikan GGP, ICRAF Indonesia - Pemprov Sulsel Siapkan Tujuh Strategi Menuju Ekonomi Hijau

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - ICRAF Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulsel menyelenggarakan Sosialisasi Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP), di Hotel Maxone Makassar, Rabu, 24 September 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berketahanan iklim, berketahanan pangan, dan responsif gender, sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025-2045.

Secara garis besar, ada tujuh strategi yang direkomendasikan dalam mewujudkan ekonomi hijau di Sulsel. Antara lain, pengelolaan tata ruang dan guna lahan terintegrasi; optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan inovatif; pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah; perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi; konektivitas wilayah yang adaptif terhadap bencana; pengelolaan dan restorasi DAS,; dan pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan.

Jika semua strategi ini dipenuhi, PDRB Sulsel diproyeksikan tumbuh rata-rata secara konsisten sebesar 0,6 persen dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU). Proyeksi intensitas emisi juga menunjukan perbaikan, dimana nilainya akan mencapai sekitar 0,20 tonCO₂eq/miliar rupiah, atau jauh lebih rendah dibandingkan skenario BAU sekitar 2,19 tonCO₂eq/miliar rupiah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan Provinsi Sulsel, Since Erna Lamba, mengatakan, tujuh strategi tersebut sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau.

"Intinya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan," ungkap Since, dalam acara tersebut.

Terkait kendala, pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen dalam konsep pentahelix.

"Kalau kita semua bekerja, jadi pentahelix, pemerintah pusat, daerah, kebupaten, kota, kita berkolaborasi dunia usaha, sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, maka kita bisa meminimalkan dari resiko-resiko. Karena namanya peta jalan, kita sudah punya perencanaan yang terstruktur baik jangka pendek maupun jangka panjang," terangnya.

Sementara itu, Direktur Icraf Indonesia, Andree Ekadinata, menegaskan pentingnya pendampingan dan implementasi di daerah percontohan.

"Sebenarnya kita sudah bekerja sejak tahun 2021. Jadi apa yang kita sama-sama saksikan hari ini, buah dari upaya panjang pemerintah provinsi dan juga kesungguhan dari Bappelitbanda untuk bisa membangun sebuah rencana yang baik," imbuhnya.

Menurut Andree, hasil percontohan di Kabupaten Bone diharapkan bisa direplikasi ke daerah lain di Sulsel. Menurutnya, beberapa daerah memiliki komitmen kokoh terhadap lingkungan dan ekonomi, namun ada juga daerah yang belum memprioritaskan hal tersebut.

Kepala Kerjasama Pembangunan, Kedutaan Besar Kanada di Indonesia, Alice Birnbaum, menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya dari pemerintah Sulsel untuk membangun ekonomi hijau.

Ia mengatakan, bencana alam yang sering terjadi serta tantangan lingkungan, sehingga sudah sepatutnya mempercepat GGP di Sulsel.

"Kanada senang sekali bisa berpartisipasi di dalam pengurusan rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Sudah lama tidak ke daerah ini, tapi saya mendengar bahwa ada banyak bencana alam, tantangan lingkungan yang dihadapi oleh seluruh Sulawesi Selatan," bebernya.

Kata Alice, masalah lingkungan juga menjadi tantangan yang serius dan menjadi perhatian di Kanada.

"Kanada pun sama, ada juga hal-hal yang dihadapi disana, yang membuat antara Kanada dengan seluruh Sulawesi selatan memiliki kesempatan," bebernya.

Untuk diketahui, rencana ekonomi hijau untuk sektor berbasis sumber daya terbarukan ini penting, mengingat tiga sektor tertinggi Provinsi Sulsel masih bersumber dari kegiatan  pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Dimana sektor berbasis lahan; pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, masih menempati urutan atas penyumbang PDRB .

Dalam satu dekade terakhir, pengembangan pertanian dan perkebunan di Sulsel telah mengalami penurunan produksi dan produktivitas dikarenakan adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Beberapa area yang merupakan lumbung pangan mengalami perubahan dalam penyediaan jasa lingkungan. Hal ini akan dapat meningkatkan kerentanan Sulsel terhadap perubahan iklim.

Sebagai provinsi yang pembangunannya masih ditopang secara signifikan oleh sektor berbasis sumber daya  lahan, maka pengelolaan sumber daya alam secara lestari dibutuhkan untuk membangun ketangguhan iklim, mewujudkan keberlanjutan lingkungan, dan penghidupan masyarakat.

Pengembangan rencana Ekonomi Hijau dimotori oleh Pokja Ekonomi Hijau Provinsi Sulsel dengan prinsip inklusif, integratif, dan informed (terinformasi). GGP diinisiasi Pemprov Sulsel bersama ICRAF Indonesia dalam kegiatan riset-aksi Land4Lives atau Lahan untuk Kehidupan, yang disokong oleh Pemerintah Kanada. (*)