CIFOR - ICRAF Indonesia Gandeng Pemkab Bone Terapkan Kurikulum Mulok Pangan Lokal di Tingkat SD dan SMP

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - CIFOR - ICRAF Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bone, didukung pendanaan dari Pemerintah Kanada, secara resmi meluncurkan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Pangan Lokal bagi siswa SD kelas 5 dan 6 (Fase C) serta SMP kelas 7 hingga 9 (Fase D), Rabu, 23 Juli 2025. Usai peluncuran, dilanjutkan dengan gelar wicara Bincang Iklim Khusus, yang digelar secara daring, Kamis, 24 Juli 2025.

Mulok pangan lokal ini adalah yang pertama di Kabupaten Bone, bahkan Sulsel. Hadir sebagai pembicara dalam bincang iklim khusus ini, Andi Fajarudin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

Nur Salam, Ketua Tim Pengembang Mulok; Syarifudin, Guru SD Inpres 5-81 Kading; Resky Januarty, Guru SMPN 7 Watampone; Arizka Mufida, Research Development Team Coordinator, CIFOR-ICRAF Indonesia; Mei Batubara, NUSA Indonesian Gastronomy; Andriko Noto Susanto, Badan Pangan Nasional; serta Dr. Judhiastuty Februhartanty, Seameo REFCON.

Melalui kurikulum ini, anak-anak tidak hanya mengenal ragam pangan lokal, tetapi juga memahami bagaimana pangan berkaitan erat dengan iklim, budaya, dan ketahanan hidup sehari-hari.

Kurikulum dan bahan ajar ini telah diuji coba di 31 sekolah percontohan di Kabupaten Bone, yang terdiri dari 17 Sekolah Dasar (SD) dan 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seluruh materi juga telah melalui proses uji pakar yang melibatkan ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, serta pangan dan gizi.

Koordinator Tim Research Delivery CIFOR-ICRAF Indonesia, Arizka Mufida, menekankan pentingnya penguatan identitas budaya lewat edukasi formal.

"Pangan lokal bukan hanya soal makan, tapi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita bertahan," ujarnya saat zoom meeting, Kamis, 24 Juli 2025.

Peluncuran ini menjadi langkah besar menuju transformasi cara belajar anak-anak di Kabupaten Bone dari sekadar mengenal makanan, menjadi penjaga warisan dan ketahanan masa depan.

"Pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Bupati sebagai payung hukum. Jika regulasi menyusul, tahun ajaran 2025/2026 akan menjadi tonggak baru saat sekolah tak hanya mencetak lulusan, tetapi juga pelestari bumi dan budaya," kata Arizka. (*)