Iran Menolak Negosiasi Nuklir Baru Jika Arab Saudi Dilibatkan

BUKAMATA - Kementerian luar negeri Iran pada hari Sabtu (30/01/2021) menyatakan menolak negosiasi baru terkait perjanjian nuklir 2015 dan perubahan pada peserta kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan nuklir adalah perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang tidak dapat dinegosiasikan dan pihak-pihak di dalamnya jelas dan tidak dapat diubah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh seperti dikutip Reuters.

Komentar itu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan setiap pembicaraan terkait kesepakatan nuklir dengan Iran harus mencakup Arab Saudi.

Dalam komentarnya pada hari Jumat, yang dikutip oleh televisi Al Arabiya, Macron menekankan perlunya menghindari kesalahan dengan mengecualikan negara lain di kawasan Teluk, ketika kesepakatan 2015 dinegosiasikan.

Namun Khatibzadeh meminta Macron untuk "menahan diri". Dia menambahkan bahwa "Jika pejabat Prancis khawatir tentang penjualan senjata mereka yang besar ke negara-negara Teluk Arab, mereka lebih baik mempertimbangkan kembali kebijakan mereka."

"Senjata Prancis, bersama dengan senjata Barat lainnya, tidak hanya menyebabkan pembantaian ribuan orang Yaman, tetapi juga penyebab utama ketidakstabilan regional,” kata Khatibzadeh.

Iran meneken perjanjian Nuklir pada tahun 2015, bersama enam kekuatan dunia, yaitu AS, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris.

Mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu hampir tiga tahun lalu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Republik Islam, pada gilirannya, secara bertahap mengurangi kepatuhannya terhadap kesepakatan tersebut.

Presiden AS saat ini, Joe Biden telah menyatakan keinginan untuk kembali ke perjanjian 2015 dan baru-baru ini mengatakan kepada The New York Times bahwa dia akan kembali ke perjanjian itu jika Iran kembali mematuhinya.

Sementara itu Iran telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan merundingkan kembali perjanjian aslinya. Menteri Luar Negeri Mohammad Zarif minggu lalu mendesak Biden untuk "memilih jalan yang lebih baik" dengan kembali ke kesepakatan 2015 dan memperingatkan bahwa peluang akan hilang jika Washington bersikeras pada konsesi lebih lanjut terhadap Iran.