Pimpin Kunker Komisi V ke Bandar Lampung, Hamka B Kady Minta Pemprov Sampaikan Skala Prioritas Pembangunan

LAMPUNG, BUKAMATANEWS - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis, 29 Januari 2026. Kunjungan kerja ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalan tol dan pengembangan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung.

Hamka menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada empat agenda utama. Pertama, meninjau secara langsung perencanaan serta progres pembangunan ruas jalan tol Lematang–Pelabuhan Panjang yang telah dilalui rombongan. Kedua, melakukan peninjauan terhadap perkembangan pembangunan Kota Baru Lampung yang dirancang sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Ketiga, Komisi V DPR RI mencermati secara komprehensif potensi permasalahan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jalan tol, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Menurutnya, pengawasan infrastruktur tidak boleh hanya dilakukan pada fase operasional, melainkan harus dimulai sejak perencanaan teknis disusun.

"Pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada saat jalan tol telah beroperasi. Aspek desain geometrik jalan, sistem drainase, prasarana keselamatan dan keamanan, serta kesiapan layanan pendukung harus dirancang secara matang sejak awal agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegas Hamka.

Agenda keempat dalam kunjungan kerja ini adalah menyerap masukan, aspirasi, serta pandangan strategis dari Pemerintah Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan terkait pembangunan infrastruktur transportasi dan kawasan perkotaan. Seluruh hasil peninjauan lapangan, diskusi, dan aspirasi yang dihimpun akan dirangkum dalam laporan resmi Komisi V DPR RI.

Lebih lanjut, Hamka berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat menyampaikan secara jelas skala prioritas pembangunan yang dinilai paling mendesak untuk diperjuangkan bersama Komisi V DPR RI. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

"Komisi V memiliki fokus pada sektor jalan, pelabuhan, serta infrastruktur strategis lainnya. Apa yang kami lihat dan dengarkan di lapangan akan kami tuangkan dalam laporan pengawasan dan segera kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai bahan tindak lanjut kebijakan," tutupnya. (*)