Langkah-langkah yang Diambil Pemprov Sulsel Saat Pemberlakuan PSBB

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel menyediakan langkah-langkah taktis jika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengtakan, meskipun sudah ada izin dari Kementrian Kesehatan untuk melakukan PSBB, namun harus diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali), sebagai legal hukumnya.

“Sudah ada izin untuk PSBB dari Kementerian Kesehatan, tentu ini harus diikuti dengan Peraturan Wali Kota,” kata Nurdin Abdullah usia rapat, di Posko Covid-19, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Jumat (17/4/2020).

Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan selama ini, seperti peliburan anak sekolah, bekerja dari rumah, merupakan bagian dari PSBB.

“Tentu setiap daerah berbeda-beda. Khusus Makassar saya kira kita buat lebih slowly, tidak harus masyarakat tegang, panik, tidak perlu. Kita tidak perlu panik,” bebernya.

Kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah provinsi maupun kota sudah menyediakan langkah-langkah untuk menghadapi PSBB.

“Pertama kita harus menyediakan sosialisasi selama empat hari. Empat hari sosialisasi betul-betul dari kampung ke kampung kita sampaikan. Kedua, kenapa sosialisasi ini penting, agar betul-betul kita melakukan physical distancing itu secara bersama-sama. Social distancing, dan wajib menggunakan masker,” urainya.

“Ini adalah pokok yang akan dimuat dalam PSBB. Kalau ini diberlakukan, yang lain tentu ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita nggak usah panik,” lanjutnya.

Selain itum, Nurdin memastikan kebutuhan pangan untuk rakyat selama tiga bulan kedepan tidak ada masalah.

“Pangan nggak ada masalah. Saya sampaikan Makassar ini deflasi harga-harga sembako itu turun murah dan ketersediaan kita tiga bulan cukup, jadi nggak usah panik,” ujar Nurdin.

“Kebutuhan stok bahan pokok kita itu lebih dari cukup. Kenapa saya mengatakan demikian, sekarang ini Makassar terjadi deflasi harga-harga itu pada murah, jadi itu terjangkau. Bukan harga jadi naik,” tambahnya.

Untuk mengatasi pendemi Covid-19 ini, kata Nurdin Abdullah, dibutuhkan kelompok dari seluruh lapisan masyarakat.

“Seluruh yang dilarang mohon untuk dipatuhi. Karena kalau tidak, mungkin kalau hari pertama masih uji coba, tapi selanjutnya ada langkah lebih tegas lagi karena ini adalah kepentingan kita semua. Saya kira bukan anggaran yang besar, kekuatan tim yang besar memutus rantai ini. Tapi yang memutus rantai ini adalah komunitas kita, masyarakat kita, makanya dituntut kesadaran dan kedisiplinan,” terangnya.