Aswad Syam
Aswad Syam

Sabtu, 11 April 2020 14:22

Mengerikan Gelombang PHK Diurai Kadin, Ini Solusi yang Ditawarkan

Ada kurang lebih 100 hotel yang tutup dengan jumlah pekerja 1,2 juta orang. Belum termasuk karyawan yang dirumahkan. Di sektor lain juga begitu. Di sisi lain, ada 600 ribu TKI dari luar negeri yang dipulangkan, juga menjadi problem Indonesia. Kadin pun melihat, Pemerintah perlu menggelontorkan Rp1.600 T untuk stimulus.

BUKAMATA - Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, kembali menjadi host Diskusi Online. Kali ini menghadirkan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.

Sebelum menyilakan Rosan, Mat Nur -sapaan akrab Achmad Nur Hidayat-, menampilkan kurva soal grafik pandemi corona di dunia. Dalam grafik itu, Korea dan China sudah melewati puncak dan menuju pemulihan. Singapura menuju puncak dengan 6 jiwa meninggal. Indonesia masih merangkak di bawah menuju puncak dengan 280 jiwa meninggal.

Dalam diskusi online yang juga menampilkan Fadil Hasan (Staf Ahli Wapres), Didiek J Rachbini (Kepala LP3E Kadin) dan pengamat Prof Chandra Fajri Ananda,
Mat Nur juga menampilkan video dari CNBC. Di situ disebutkan, dunia usaha hanya bisa bertahan hingga Juni.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin 2012-2020, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, saat ini kesehatan dan keselamatan adalah hal yang harus diutamakan. Karena kesehatan dan keselamatan kata dia, seiring dengan perkembangan ekonomi kita.

Rosan bilang, kita belum mengetahui pasti kapan pandemi corona ini berakhir. Bottom line-nya, belum ketahuan. "UI bilang nanti Juni bisa 1,5 juta jiwa. Dan masih banyak asumsi lain yang menyatakan, dampaknya ke ekonomi akan semakin panjang," ujar Rosan.

Dia lalu memaparkan Perbandingan stimulus negara lain dengan Indonesia. Amerika Serikat kurang lebih 10 persen dari total GDP. Jerman sampai 20 persen, Jepang sampai 20, Singapura hampir 11 persen, Australia 10 persen, Malaysia 15,5 persen, dan Kanada 10 persen.

Indonesia kata Rosan, hanya 2,7 persen dari GDP. Padahal, Indonesia lanjut Rosan, sudah tiga kali mengucurkan stimulus. Pertama Rp10,6 triliun, lalu Rp22,9 triliun, dan yang ketiga Rp405 triliun.
"Kita lihat dengan perbandingan negara-negara lain, stimulus kita masih mempunyai ruang untuk menaikkan stimulusnya," jelasnya.

"Bu Sri Mulyani juga bilang, kalau kita tidak melakukan apa-apa, pertumbuhan kita bisa minus 0,4 persen," tambahnya.

Stimulus kata dia, sudah on the track. Tapi perlu diperluas. Bukan hanya industri manufaktur, tapi seluruh industri. Karena semua terdampak. Memang lanjut dia, ada yang terdampak cukup dalam, ada menengah.

Sektor yang harus diutamakan kata Rosan, adalah sektor UMKM. Karena, 96 persen dari total pekerja kita yang angkanya 132 juta orang, ada di UMKM. Dan kontribusi ekonomi dari UMKM itu, kurang lebih 60 persen.

Menurutnya, kalau melihat kebijakan-kebijakan ini, BI sudah mengeluarkan kebijakan, OJK juga sudah mengeluarkan kebijakan. Tapi kata dia, ada 3 hal yang paling penting.

Pertama kesehatan. Anggaran kesehatan kita lanjut Rosan, dalam stimulus itu Rp70 triliun. Total safety net Rp170 triliun. Industri pertanian Rp70 triliun, dan finansial Rp150 triliun.

"Kami melihat angka itu dari pekerja, yang mesti dicover sektor informal lebih banyak dari sektor formal. Yang menerima BPJS kesehatan saja di sektor informal, itu 96 juta orang," paparnya.

Kadin kata Rosan mengusulkan Rp1.600 triliun. Itu kata dia, terbagi tiga. Sekitar Rp600 triliun untuk social safety net, Rp400 triliun untuk kesehatan, dan Rp500 triliun hingga Rp600 triliun untuk menjaga stabilitas finansial, terutama perbankan.

"Kenapa? Karena bank kita ini kalau kita mellihat ke depan, akan mengalami banyak tekanan. Tekanannya, industri kita ke depan akan mengalami kendala," tuturnya.

Rosan memandang, stimulus ini memiliki kegunaan pada dua hal. Pertama kata Rosan, perut itu harus selalu kenyang, tidak boleh kosong. Kedua, untuk menjaga tidak terjadi PHK.

"Intinya kan itu dulu. Karena kalau perut kosong dan terjadi gelombang PHK, ini akan menjadi problem. Sekarang saja, saya contoh Amerika, unemployment ratenya sekarang 10 persen, dan akan menuju ke 20 persen. Dan akan sampai pada 40 persen. Nah kita kan harus mengantisipasi ini juga," terangnya.

Jumat kemarin, Rosan mengaku melakukan zoom conference dengan 20 asosiasi industri dan juga para pengusaha-pengusaha besar. Dan mereka rata-rata mengatakan, nafas mereka hanya sampai Juni-Juli.

"Saya gak bicara masalah pariwisata lagi. Udah 1.200 lebih hotel yang tutup. 460 lebih restoran yang tutup. Kalau satu hotel saja pekerjanya 100 orang saja, yang kita tahu ada malah yang ribuan, dikali 1200 aja, itu sudah 1,2 juta orang," bebernya.

Menurutnya, itu baru angka PHK. Kita kata Rosan, tidak boleh terkecoh, dengan banyaknya pekerja yang justru lebih besar yang dirumahkan tanpa gaji, tanpa pembayaran. Menurutnya, rata-rata 25 persen untuk perhotelan yang dirumahkan. Belum lagi industri lain yang mengalami penurunan. Pariwisata turunannya itu berdampak besar.

"Meski masih ada industri yang relatif masih stabil seperti telekomunikasi, itu masih oke. Tapi kalau kayak ritel, transportasi itu terdampak paling besar. Angka Rp1.600 triliun itu, memang kurang lebih 10 persen dari GDP kita. Mungkin saya balik dulu, kenapa perbankan itu sampai 600 triliun, karena kemungkinan macetnya itu sangat besar. Dan oleh sebab itu, usulan kita kenapa 600 triliun, karena total perbankan, dengan apliance bunga 10 persen selama setahun, itu jatuhnya kurang lebih Rp550 triliun. Ini yang mungkin perlu dicadangkan pemerintah. Mudah-mudahan tidak terpakai semua, Ini untuk cadangan stabilitas perbankan kita," jelasnya.

Menurutnya, mungkin dari Rp550 triliun, 90 persen dibantu pemerintah, yang 10 persen dari bank-nya.
"Jadi kita juga gak ingin ada moral hazard juga. Kita juga sudah sampaikan ke sektor pariwisata ini, tidak boleh ada moral hazard," terangnya.

"Banyak yang bilang, ini Rp1.600 triliun dapat duitnya dari mana, pemerintah kita kan juga sedang tidak dalam likuiditas yang besar, yang fight. Salah satu yang kita usulkan, usulan kami adalah pada saat seperti ini, kalau kita cari ke market, itu tidak gampang, kalaupun ada bill-nya juga agak tinggi. Kemarin kita tahu, pemerintah akan mensecure USD4,3 billion dengan suku bunga bervariasi. Dan salah satunya yang 50 tahun board dengan 4,5 persen. Usulan kami memang musti pakai kekuatan sendiri. Memang ada plus minusnya. Kita minta Pemerintah mengeluarkan bond apapun namanya, mau recovery bond dalam rupiah, yang diserap oleh BI. Kan sekarang ada perpunya, BI bisa membeli on the primary market, bukan secondary market," terangnya.

Nah, tapi BI uangnya dari mana? Menurut Rosan, dalam hal ini BI harus cetak uang. Memang ada konsekuensi inflasi. Inflasi akan melonjak. Hitungan Kadin, 10-13 persen inflasinya. "Tapi thats fine. Ini kan keadaan yang luar biasa. Kalau kita pemecahannya melalui text book, itu agak berat. karena ini tidak pernah ada dalam buku juga, teori-teori ekonomi. Mohon maaf, agak berat. Mungkin banyak yang tidak setuju, tapi kami melihatnya jalan keluarnya kadang seperti ini tidak ada yang baik semua. Kita harus berani mengambil keputusan yang tidak popular. Suku bunganya kan ditentukan oleh BI. Bisa 3 persen, bisa 4 persen. Supaya tidak jadi beban. Habis itu masuk ke perbankan, lalu dari perbankan masuk landingnya," terangnya.

BI lanjut dia, harus mencetak uang. Menurut Kadin, memang harus pakai kekuatan sendiri dalam kondisi sekarang. Kemarin menteri keuangan sebut Kadin, sudah dengan risk pandemic bond. Kadin mengapresiasi itu. Di tengah keadaan seperti ini, masih bisa meraih kepercayaan pandemic bond ini.

"Tetapi tekanan-tekanan terhadap mata uang kita terjadi. Sekarang Rp16.000 lebih (nilai rupiah terhadap US Dollar). Kenapa? Karena surat berharga kita hampir 40 persen dipegang asing. Tapi sekarang asing banyak lepas dan BI banyak ambil. Sekarang sekitar 30 persen SBN kita dipegang oleh asing. Tapi tekanan-tekanan itu cukup besar. Saya juga mengapresiasi BI pak Fery dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat baik," bebernya.

Resource BI USD120 miliar kata Rosan, jangan dipakai untuk membeli recovery bond yang akan diterbitkan pemerintah. "Tetapi cetak duitlah yang baru. Jadi kalau ada tekanan-tekanan lagi, resource masih ada," harap Rosan.

Jadi memang kata dia, faktor kesehatan yang mesti kita tekkel pertama kali. "Mesti diberesin dulu (kesehatan). Semua negara pun growth-nya hampir minus. China (pertumbuhan) 6 persen sekarang minus 1 persen, US minus 3 persen. Negara Eropa minus 4 persenan. Jepang aja minus hampir 3 persen. UK, Jerman rata-rata 4 persen. Australia minus 2 persen. Kanada minus hampir 4 persen," terangnya.

Yang masih biru lanjut Rosan, adalah India yang tadinya 7 sekarang growth 2 persen.

Indonesia kalau ada stimulus-stimulus yang terarah kata dia, bisa minus 3 persen. Korea pun juga minus 0-0,2 persen. "Ini memang masa-masa yang tidak mudah. Tapi kami melihat, kebijakan pemerintah harus mengambil keputusan yang memang saat ini tidak ada yang enak. Tapi ini adalah masa-masa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi sekali lagi, text book kita kesampingkan dulu, kita cari cara-cara yang logis. Karena ini bukan cuma keuangan saja, tapi juga kesehatan. Jadi beriringan," tegasnya.

Jadi kalau dua-duanya tidak diselesaikan kata Rosan, ini tidak akan ada ujungnya. Itu alasannya, kenapa Kadin meminta pemerintah menerbitkan recovery bond dengan jumlah yang lebih besar.

Memang kata dia, masih ada stimulus lain. Masih ada dana pra kerja yang ditingkatkan jadi 20 juta orang. "Di dana pra kerja, kami minta dikasi tunai saja semua kepada para pekerja yang memang di-PHK selama ini," terangnya.

Sekarang banyak industri terdampak. Termasuk industri otomotif. Ada satu industri otomotif kata Rosan, dulu bisa dia jual 1,1 juta unit per tahun, tahun ini 500 ribu saja sudah untung. "Di situ banyak yang sudah berhenti produksi, Honda, Suzuki, sudah berhenti produksi. Astra sudah mulai merampingkan juga. Nah, ini kan dampak turunannya kebanyakan ke pekerja-pekerjanya, industri-industri lainnya. Industri Asuransi dll akan terdampak," jelasnya.

Industri transportasi juga kata dia, dalam waktu beberapa bulan akan ada dirumahkan. "Bukan di-PHK ya. Karena untuk bayar pesangon PHK mereka tidak sanggup," ungkapnya.

Atas pertimbangan itu kata Rosan, negara perlu memberikan stimulus yang besar. "Syarat untuk recovery bond ini juga kan, tidak boleh ada PHK. Itu kan ketentuan untuk mencegah PHK yang lebih besar," ungkapnya.

Rosan juga mengungkapkan, sektor retail ada 200 ribu pekerja yang akan dirumahkan. Kemudian real estate 200 ribu juga akan dirumahkan. "Ada pabrik sepatu Taiwan mem-PHK 100 ribu pekerja. Bulan depan, akan merumahkan 50 ribu dari 150 ribu pekerjanya. Gelombang PHK ini sudah berjalan. Dan itu yang akan kita tanggulangi," tegasnya.

Yang lebih penting juga diantisipasi kata Rosan, ada tenaga kerja kita yang dari luar negeri, sudah kembali kurang lebih 600 ribu orang.

"Ini juga berarti mereka juga tidak ada kerja kan. Hal-hal ini yang akan ditanggulangi sementara waktu oleh pemerintah. Tidak tertutup angka ini akan terus bertambah," paparnya.

Menurutnya, Jerman dan Jepang saja yang pemikirannya jauh ke depan, kurang lebih 20 persen unemployment rate-nya.

#Cegah Corona #Covid-19