Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Rabu, 18 November 2026 15:48

Ist
Ist

Jauh Sebelum Disorot Kejagung, WALHI Sudah Petakan Jejaring Nikel Arif Kurniawan di Sulsel

Catahu WALHI Sulawesi Selatan menyimpulkan konsesi tambang di Luwu Timur telah dikuasai oleh segelintir orang saja, dan nama Arif Kurniawan mendominasi saham di beberapa perusahaan tambang nikel.

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – WALHI Sulawesi Selatan menyatakan bahwa nama Arif Kurniawan, pengusaha nikel yang kini disorot Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sudah berulang kali tercatat dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) WALHI Sulawesi Selatan 2024, yang diterbitkan pada 30 Desember 2024. Catahu itu terbit hampir setahun sebelum profil Bloomberg tentang Arif Kurniawan (28 Desember 2025) dan hampir dua tahun sebelum penindakan November 2026.

Dalam Catahu berjudul “Pesan Keadilan Ekologi untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan”, WALHI Sulawesi Selatan menelusuri dokumen korporasi (AHU) dan data geoportal Minerba ESDM atas perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Luwu Timur. Nama Arif Kurniawan disebut 17 kali di halaman 30–37, pada bagian “Ekspansi IUP Nikel di Rimba Terakhir Sulawesi Selatan”. Enam perusahaan yang struktur kepemilikannya memuat nama itu memiliki konsesi dengan luas total sekitar 30.892 hektare menurut angka di Catahu. Sebagian konsesi PT Era Marpadot berada di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Temuan Catahu WALHI Sulawesi Selatan:

* PT Virgo Puspita Lestari (2.698 ha, Desa Tokalimbo), PT Sanroy Mitra Bersaudara (6.378 ha, Kec. Malili), dan PT Mitra Berkarya Sejati (3.807 ha, Kec. Angkona dan Kalaena): Arif Kurniawan tercatat sebagai komisaris utama.

* PT Maduma Asih Pratama (7.069 ha): 50% saham dipegang PT Lembah Mas Mineral, yang pengurusnya tercatat Arif Kurniawan dan mitranya.

* PT Era Marpadot (4.301,5 ha): salah satu pemegang sahamnya, PT Vermillion Sukses Investama, tercatat dikuasai Arif Kurniawan 99,9%.

* PT Paramos Rezeki Indah (6.639 ha, Kec. Nuha): nama yang sama tercantum dalam struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan pemegang sahamnya.

* Nama PT Dua Delapan Resources, yang disebut Bloomberg sebagai perusahaan andalan Arif Kurniawan, juga tercatat dalam rantai kepemilikan salah satu pemegang saham.

Di area PT Mitra Berkarya Sejati, Tahun 2024, WALHI Sulawesi Selatan menemukan pengeboran di beberapa titik, di dekat Cagar Alam Faruhumpenai. Menurut warga, sebagian besar wilayah konsesi itu adalah kebun sawit, dan Desa Non Blok di Kecamatan Kalaena masuk dalam konsesi. Di area PT Era Marpadot dan PT Maduma Asih Pratama, puluhan pekerja sudah beraktivitas di hutan hujan pada tahap eksplorasi. Warga penyadap damar terganggu, dan warga menyebut kawasan itu sebagai habitat anoa.

Catahu WALHI Sulawesi Selatan menyimpulkan konsesi tambang di Luwu Timur telah dikuasai oleh segelintir orang saja, dan nama Arif Kurniawan mendominasi saham di beberapa perusahaan tambang nikel.

Temuan ini beririsan dengan laporan Tempo berjudul Jejaring Bisnis Nikel Arif Kurniawan (tempo.co, 11 November 2026). Tempo menyebut Arif Kurniawan sebagai pemilik banyak perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya.

"Laporan Tempo menelusuri jejaring bisnisnya. Catahu kami melengkapinya dari sisi lapangan Sulawesi Selatan: nama yang sama tercatat di enam pemegang IUP nikel di Luwu Timur, sebagian di antaranya sudah beraktivitas," ungkap Zulfaningsih, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulawesi Selatan.

Diberitakan, Satgas PKH pada 4 November 2026 memutuskan menertibkan kawasan hutan yang dikuasai perusahaan terafiliasi AK, dan juru bicaranya tidak membantah bahwa AK merujuk pada Arif Kurniawan. Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026 dan menyita sekitar Rp11,7 miliar.

Pada 10 November 2026, Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Kejaksaan Agung menyebut Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) sejumlah perusahaan di perkara itu. Per 6–9 November 2026, statusnya masih saksi dan menurut data perlintasan ia berada di luar negeri.

“Sejak akhir 2024 kami sudah mendokumentasikan bahwa nama yang sama berulang kali muncul di perusahaan tambang nikel di Luwu Timur. Kami mendukung penegakan hukum, tetapi penelusurannya harus menjangkau Sulawesi Selatan dan tidak berhenti di Sulawesi Tenggara," tambahnya.

Maka dari itu, WALHI Sulawesi Selatan menuntut:

1. Kejaksaan Agung, Satgas PKH, dan Kementerian ESDM memeriksa juga IUP di Luwu Timur yang tercatat terhubung dengan nama tersebut, termasuk status kawasan hutannya, dengan memanfaatkan Catahu WALHI Sulsel 2024 dan laporan jurnalistik, termasuk laporan Tempo.

2. ⁠Moratorium izin tambang. Presiden, Menteri ESDM, dan Gubernur Sulsel menghentikan penerbitan izin tambang baru dan perpanjangan izin di Sulawesi Selatan, serta menghentikan eksplorasi di hutan hujan, sampai evaluasi menyeluruh selesai.

3. ⁠Cabut izin perusahaan terafiliasi. Kementerian ESDM mencabut izin usaha pertambangan (IUP) seluruh perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan di Sulawesi Selatan.

4. ⁠Selamatkan hutan hujan. Gubernur Sulsel dan Bupati Luwu Timur membuka dokumen perizinan, lalu mengevaluasi dan mencabut IUP di wilayah vital dan hutan hujan.

5. Lindungi ruang hidup perempuan Sulawesi. Perempuan dilibatkan penuh dalam proses perizinan dan evaluasi tambang, pengawasan penerbitan IUP diperketat, dan perempuan pembela lingkungan mendapat jaminan perlindungan hukum.

WALHI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa tuntutan ini bukan soal satu individu. Keadilan ekologis: lindungi hutan hujan dari ekspansi tambang nikel, kembalikan wilayah kelola rakyat, dan pulihkan Sulawesi Selatan.

"Karena itu, moratorium izin tambang perlu segera dilakukan hingga seluruh izin dievaluasi, hak warga atas ruang hidupnya terjamin, dan warga, khususnya perempuan, dilibatkan,” tegas Zulfaningsih. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#WALHI Sulawesi Selatan #Arif Kurniawan #Pengusaha tambang nikel #Kejaksaan Agung