Makassar Bidik Status Kota Filantropi Nasional, BAZNAS Dorong Gerakan Berbagi hingga Tingkat Kelurahan

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Gagasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mulai mendapat bentuk konkret. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia mendorong gerakan tersebut tidak berhenti sebagai slogan atau seremoni, tetapi diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, literasi filantropi, dan keterlibatan masyarakat hingga tingkat kelurahan.

Dukungan itu disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat persiapan gerakan filantropi di Makassar. BAZNAS RI bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal dan menargetkan peluncuran program Road to Philanthropy City pada November 2026.

"Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional," ujar Saidah.

Saidah menegaskan, gagasan Kota Filantropi perlu diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, BAZNAS Pusat mendorong Makassar menjadi prototipe pengembangan gerakan filantropi yang dapat diterapkan hingga tingkat akar rumput.

Wakil Ketua PP Muslimat NU tersebut menyebut, langkah selanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan program dengan menyiapkan rangkaian kegiatan menuju peluncuran gerakan filantropi di Makassar.

"Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November," katanya.

Menurut Saidah, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu fondasi penting. Lembaga tersebut diharapkan mampu menghimpun dan menggerakkan potensi zakat serta dana sosial masyarakat secara lebih terstruktur.

"Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ," jelasnya.