Hamka B Kady Serahkan Aspirasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kepulauan Tanakeke kepada Kementerian PU

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Drs. Hamka B. Kady, M.S., menyerahkan langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, kepada Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T., M.D.M, Plt Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Pembahasan RAPBN Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aspirasi tersebut berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan penghubung antardesa di Kepulauan Tanakeke. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi.

"Saya menyerahkan langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Tanakeke agar pembangunan jalan dan jembatan ini mendapatkan perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. Konektivitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus menggerakkan perekonomian," ujar Hamka B. Kady.

Baca Juga : 

• Sembilan Juta Penduduk Indonesia Belum Miliki Tempat Tinggal, Hamka B Kady Pastikan Program Hunian Berbasis TOD bagi MBR Tepat Sasaran
• Efisiensi Bukan Sekedar Pangkas Anggaran, Berikut Sederet Catatan Hamka B Kady terhadap RAPBN 2027
• Fasilitasi Pertemuan DPRD dan Kemenkes, Hamka B Kady: Pelayanan Kesehatan di Takalar Harus Merata dan Mudah Diakses
• Hamka B Kady Siap Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Takalar Lewat Komisi V dan Banggar DPR RI
• Diusul Bupati Bantaeng, Hamka B Kady Akan Perjuangkan Jembatan Lembang Cina dan Kaili di Pusat

Sebelumnya, tim Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan bersama Tim HBK Pejuang Aspirasi Rakyat telah melakukan survei langsung ke lokasi. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan awal, pembangunan jalan dan jembatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

Hamka menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan terus dikawal melalui Komisi V DPR RI agar dapat masuk dalam perencanaan dan program Kementerian PU.

"Masyarakat Kepulauan Tanakeke tidak boleh tertinggal karena keterbatasan akses. Insyaallah, kami akan terus mengawal usulan ini hingga memperoleh penanganan yang nyata," tegas legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut. (*)