Protes Desil Bansos Ramai di Medsos, Menkeu Ungkap Rp7 Triliun untuk Benahi Data DTSEN

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya terus bermunculan di media sosial. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tengah membenahi basis data yang digunakan dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat.

Purbaya mengatakan, perbaikan dilakukan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu basis penetapan desil. Pemerintah, kata dia, bahkan telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut, Purbaya menyebut alokasi yang digelontorkan Kementerian Keuangan untuk BPS mencapai sekitar Rp7 triliun.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, termasuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan DTSEN dan sensus. Menurut Purbaya, tambahan anggaran juga diberikan untuk memastikan kualitas data yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dapat terus ditingkatkan.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," tuturnya.

Akui Data Survei Masih Bisa Keliru

Purbaya mengakui bahwa kesalahan dalam proses pendataan atau survei merupakan hal yang masih mungkin terjadi. Namun, pemerintah berharap kualitas data DTSEN akan semakin baik setelah dilakukan pembaruan dan penyempurnaan.

Ia menargetkan hasil pendataan pada tahun depan dapat lebih akurat dibandingkan kondisi saat ini.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," ujar Purbaya.

Menurutnya, pembenahan data menjadi penting karena data sosial ekonomi digunakan sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pemberian bantuan dan program perlindungan sosial.

Keluhan mengenai desil sendiri mencuat ketika sebagian masyarakat merasa posisi desil yang tercantum dalam data tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Perbedaan tersebut kemudian menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Purbaya memastikan pemerintah tidak mengabaikan persoalan tersebut. Perbaikan DTSEN akan terus dilakukan agar data yang digunakan pemerintah semakin mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan anggaran yang telah dialokasikan dan proses pembaruan data yang terus berjalan, pemerintah berharap penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjadi pijakan yang lebih kuat dalam penyaluran program bantuan maupun kebijakan sosial lainnya.