Raker Banggar dengan Menkeu dan Gubernur BI, Hamka B Kady: Setiap Rupiah APBN Harus Bermanfaat untuk Rakyat
APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel.
JAKARTA, BUKAMATANEWS - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka B Kady, menghadiri Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Rapat ini mengagendakan pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester Il Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Hamka menyampaikan, pembahasan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja belanja negara serta memastikan arah kebijakan fiskal pada semester kedua tetap efektif, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan di seluruh daerah," ujar Legislator Partai Golkar asal Sulawesi Selatan itu.
Banggar DPR, kata Hamka, akan terus mendorong pemerintah menjaga disiplin fiskal agar pelebaran defisit tidak melampaui batas yang telah disepakati hingga akhir tahun anggaran.
Realisasi APBN Semester I 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencatat pertumbuhan yang kuat, didukung meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ungkap Menkeu Purbaya.
Dari sisi belanja, Menkeu menjelaskan bahwa hingga Semester I 2026, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja negara tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, penyaluran Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke 13.
Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN, menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif mendukung pembangunan.
"Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026," ungkapnya.
Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau dengan persentase terkendali sebesar 2,85% terhadap PDB.
Dengan begitu, Menkeu menegaskan akan terus menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tegasnya. (*)
