Tiga Petani Ditangkap, WALHI Sulsel Tuding Operasi Gakkum di Luwu Timur Terkait Kepentingan PT Vale

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — WALHI Sulsel menyoroti operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi di Blok Tanamalia, Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, yang berujung pada penangkapan tiga petani lada serta tudingan premanisme terhadap Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL).

Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel, Zulfaningsih, menilai operasi Gakkum hingga pencemaran nama baik APL tidak bisa dilepaskan dari kepentingan PT Vale Indonesia di Pegunungan Lumereo.

"Kami menilai bahwa operasi Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi di Tanamalia dan pendiskreditan atau upaya perusakan nama baik Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL) berhubungan erat dengan kepentingan PT Vale Indonesia. Alasannya karena PT Vale Indonesia sangat berkepentingan untuk mengusir dan menghilangkan petani dan kebun-kebun merica di Tanamalia," ujar Zulfaningsih.

Menurut Zulfaningsih, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi pasti telah memahami kondisi dan situasi perkebunan masyarakat di Tanamalia. Gakkum Wilayah Sulawesi seharusnya merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk melegalisasi perkebunan merica yang telah turun termurun dikelola petani.

"Gakkum Wilayah Sulawesi seharusnya tidak melakukan operasi yang ditentang oleh masyarakat, seharusnya Gakkum Wilayah Sulawesi memberikan rekomendasi ke Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat," katanya.

Zulfaningsih juga menanyakan orientasi operasi operasi Gakkum di Tanamalia, termasuk alasan pengerahan puluhan personel ke Loeha Raya tanpa diskusi maupun dialog dengan masyarakat setempat terlebih dahulu. Menurutnya, kekhawatiran dan reaksi warga adalah hal yang wajar dan tidak sepatutnya dicap sebagai tindakan premanisme.

"Pada dasarnya perlu dianalisis dan dipahami secara objektif apa yang melatarbelakangi Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi melakukan operasi di perkebunan merica petani dan konsesi PT Vale Indonesia. Kenapa Gakkum memobilisasi puluhan orang ke Loeha Raya tanpa berdiskusi dengan masyarakat terlebih dahulu. Menurut kami ini semua untuk kepentingan PT Vale Indonesia,” tambahnya.

Zulfaningsih dengan tegas membantah pernyataan pihak Gakkum Wilayah Sulawesi yang menyebut aksi warga untuk melindungi sumber penghidupannya sebagai tindakan premanisme. Ia menilai pernyataan tersebut tidak berdasar, hoax dan sangat menyudutkan nama baik organisasi petani.

"Pernyataan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mengenai premanisme tidak benar, hoaks, dan sangat tendensius. APL adalah Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, di mana para petani menghimpun diri, berorganisasi, dan memperjuangkan hak-hak normatif petani lada se-Loeha Raya,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini APL tengah berjuang agar lahan-lahan mereka tidak tergusur dan beralih fungsi menjadi area pertambangan. Perjuangan tersebut, menurut Zulfa, merupakan hak normatif karena mereka memperjuangkan hak dasar atau hak hidup petani di Loeha Raya.

"Oleh karena itu, menurut kami, langkah-langkah yang ditempuh oleh masyarakat adalah perjuangan hak hidup petani, perjuangan melindungi mata pencaharian petani yang ada di Loeha.

Atas dasar tersebut, WALHI Sulsel mendesak Gakkum untuk mencabut tudingan preman dan pernyataan negatif yang menyudutkan APL dan masyarakat Loeha Raya. Mendesak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Kementerian Kehutanan menghentikan operasi-operasi yang memicu konflik dengan petani Loeha Raya. Mendesak PT Vale Indonesia mengeluarkan perkebunan merica petani Loeha Raya dari wilayah konsesinya, karena kawasan tersebut merupakan l sumber penghidupan masyarakat Loeha Raya. Meminta Kementerian Kehutanan untuk memberi hak pengelolaan kebun merica kepada petani melalui skema-skema yang tersedia untuk mengakhiri konflik antara petani dengan PT Vale Indonesia.

"Kami meminta Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mencabut pernyataan-pernyataan yang sangat tendensius dan hoax dan menghentikan operasi-operasi yang dapat memicu konflik dengan petani Loeha. Begitu pun dengan PT Vale Indonesia, kami mendesak agar PT Vale Indonesia mengeluarkan area Tanamalia dari konsesinya. Pegunungan Lumereo adalah ruang hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat Loeha Raya," tegas Zulfaningsih. (*)