Pemerintahan Munafri - Aliyah Efektif, Kinerja Diakui Nasional dan Kepuasan Publik Tinggi

"Tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas," jelasnya.

Disebutkan, beberapa program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.

Bos PPI itu menerangkan, tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.

Penilaian tersebut merupakan evaluasi komprehensif berbasis berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan daerah seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi.

Dan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, hingga inovasi program unggulan.

"Dari seluruh indikator tersebut, Makassar menunjukkan performa yang unggul, bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi," ungkap Ras MD.

Dia menambahkan, capaian ini menegaskan bahwa pemerintahan MULIA tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, juga tidak terlepas dari pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang dijalankan Wali Kota Makassar dengan melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat.

"Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama," katanya.