Sulsel Terancam Kekeringan, Pemerintah Daerah Diminta Siaga dan Pastikan Ketersediaan Air Bersih

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Seluruh wilayah di Provinsi Sulsel terancam mengalami kekeringan tahun ini. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota diminta siaga, dan memastikan ketersediaan air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo, mengungkapkan, berdasarkan data BMKG Wilayah IV Makassar, zona merah kemarau pada Bulan Agustus diprediksi mengepung sebagian besar wilayah Sulsel, mencakup Luwu Utara, Toraja Utara, Pinrang, Parepare, Barru, Soppeng, Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, hingga Jeneponto. Ancaman kekeringan juga menjangkau hampir seluruh Gowa, Luwu Timur, dan Palopo, serta sebagian wilayah Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, Luwu, dan sebagian kecil Bantaeng.

Memasuki September, puncak kemarau diprediksi bergeser dan meluas ke wilayah selatan dan timur Sulsel, meliputi seluruh Sinjai, Bulukumba, serta Kepulauan Selayar. Sebaran zona merah turut mencakup sebagian Luwu Timur, Luwu, Sidrap, Enrekang, Wajo, dan Bone, serta mendominasi sebagian besar Bantaeng dan sebagian wilayah Gowa

"Prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat di tengah ancaman El Nino Godzilla. BPBD juga berkoordinasi dengan PDAM di tiap daerah serta memantau kondisi irigasi bersama dinas terkait guna mengamankan sumber air baku," ujar Amson, Jumat, 17 April 2026.

BPBD Sulsel sudah menyosialisasikan dan mengimbau adanya langkah antisipasi yang dilakukan setiap tahun. "Kan tahun lalu itu ada pertemuan dengan BPBD dengan PDAM karena yang perlu diantisipasi adalah paling penting adalah sumber air baku, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelumnya juga kan kita bekerja sama dengan Kodam untuk pembuatan sumur bor di pemukiman, semoga itu masih berfungsi," terangnya.

Pihaknya juga mempertimbangkan opsi operasi modifikasi cuaca jika kondisi awan di atmosfer memungkinkan adanya bibit hujan. Selain masalah air, BPBD Sulsel bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Damkar untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada bibit hujan ya, kalau tidak ada kan gak bisa juga. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Damkar juga untuk pemukiman, kalau hutan terbakar, susah untuk dipadamkan," pungkas Amson.

Musim kemarau tahun ini terpantau sudah dimulai sejak April di wilayah Selayar, Jeneponto, Takalar, dan Gowa. (*)