1.856 ASN Maros Mulai WFH, Pemkab Target Hemat Rp200 Juta per Bulan

MAROS, BUKAMATANEWS - Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros mulai diterapkan, Jumat (17/4/2026). Dari total 6.392 ASN, sebanyak 1.856 ASN kini bekerja dari rumah, sementara 4.536 lainnya tetap menjalankan Work From Office (WFO).

"Jadi efektifnya hari Jumat ini kita sudah laksanakan WFH," kata Bupati Maros, AS Chaidir Syam.

ASN Pelayanan Publik Tetap WFO

Bupati menjelaskan, ASN yang tetap WFO sebagian besar berkaitan dengan pelayanan publik. Mereka tidak bisa bekerja dari rumah karena tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Jadi untuk ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Di antaranya tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, tenaga pengajar, serta aparat kecamatan dan kelurahan itu tetap berjalan. Tidak bisa WFH," jelasnya.

Efisiensi Anggaran: Listrik Dimatikan, Staf Digabung

Selain penyesuaian pola kerja, kebijakan ini juga dimanfaatkan untuk efisiensi anggaran, khususnya penggunaan listrik di perkantoran. Sejumlah ruangan yang tidak terpakai dimatikan, termasuk lampu dan pendingin ruangan.

"Ruangan yang tidak digunakan kita matikan listriknya. Bahkan beberapa staf digabung dalam satu ruangan untuk menekan pemakaian energi," sebutnya.

Pengawasan Ketat, Sanksi Menanti ASN yang Kabur

Meskipun WFH, Bupati menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH tetap dilakukan.

"ASN diminta tetap berada di rumah dan siap dipantau oleh atasan. Kalau tidak bisa dikontrol atau tidak berada di rumah, akan dikenakan sanksi administratif," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Maros, Andi Davie Syamsuddin, menjelaskan bahwa dengan penerapan WFH ini, pihaknya memprediksi penghematan sekitar 10 hingga 20 persen.

"Ya kalau konsisten, penghematan bisa mencapai sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta per bulan," pungkasnya. (*)