Dari Mandi hingga Listrik, Korea Selatan Gerakkan Warga Hemat Energi

BUKAMATANEWS - Pemerintah Korea Selatan meluncurkan kampanye nasional penghematan energi di tengah kekhawatiran serius terhadap gangguan pasokan minyak dan gas global. Situasi ini dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak langsung pada jalur distribusi energi dunia.

Sebagai negara yang sepenuhnya bergantung pada impor energi, Korea Selatan menghadapi tekanan besar. Sekitar 70 persen pasokan minyak mentahnya melewati Selat Hormuz—wilayah yang kini terdampak konflik, menyebabkan arus kapal tanker terganggu.

Presiden Lee Jae Myung pun mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam gerakan penghematan melalui 12 langkah nasional. Ia menekankan pentingnya solidaritas publik, mengingatkan pada semangat kolektif saat krisis finansial Asia 1990-an dan pandemi Covid-19.

“Kami sangat membutuhkan kerja sama dari masyarakat. Kami pasti bisa mengatasi krisis ini jika bersatu,” ujarnya, dikutip dari The New York Times, Kamis (26/3/2026).

Langkah-langkah yang didorong pemerintah mencakup perubahan kebiasaan sehari-hari, mulai dari mempersingkat waktu mandi, menggunakan sepeda untuk perjalanan dekat, hingga menghindari pengisian daya perangkat elektronik pada malam hari. Masyarakat juga dianjurkan menggunakan peralatan hemat energi dan lebih banyak memanfaatkan transportasi publik.

Di tingkat pemerintah, kebijakan lebih ketat mulai diterapkan. Seluruh instansi negara diwajibkan membatasi penggunaan kendaraan dinas hanya empat hari dalam sepekan. Skema ganjil tertentu juga diberlakukan untuk membatasi operasional kendaraan berdasarkan nomor pelat.

Sementara itu, sektor bisnis diminta ikut berkontribusi melalui pengurangan konsumsi listrik, seperti mematikan lampu saat jam istirahat dan mendorong karyawan menggunakan tangga dibandingkan lift.

Untuk menjaga stabilitas energi, pemerintah juga mempercepat pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir agar dapat segera kembali beroperasi. Selain itu, langkah intervensi pasar dilakukan dengan menetapkan batas harga bahan bakar—kebijakan yang pertama kali diterapkan dalam tiga dekade terakhir.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan paket stimulus tambahan senilai US$16,5 miliar atau sekitar Rp277 triliun guna meredam dampak lonjakan harga energi dan pelemahan nilai tukar. Bantuan ini difokuskan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk melalui distribusi voucher tunai untuk menjaga daya beli masyarakat.

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Korea Selatan tengah menghadapi situasi yang tidak biasa—di mana penghematan energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.