Keluarga Soeharto Respon Santai soal Polemik Gelar Pahlawan Nasional
Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menegaskan bahwa penilaian gelar Pahlawan Nasional didasarkan pada kriteria objektif, termasuk jasa-jasa yang telah diverifikasi secara historis.
JAKARTA, BUKAMATANEWS - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan 2025 menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Namun, pihak keluarga almarhum Soeharto memilih untuk merespon dengan sikap bijaksana, menilai perbedaan pendapat sebagai hal yang biasa di tengah keragaman bangsa.
Upacara penyerahan gelar tersebut digelar secara khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025. Gelar Pahlawan Nasional diserahkan langsung kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut, yang hadir bersama adik-adiknya, Bambang Trihatmodjo dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Suasana haru terlihat saat Titiek dan putranya, Didit Hediprasetyo, berpelukan dengan Tutut serta Bambang setelah acara selesai.
Keputusan ini menempatkan Soeharto sebagai salah satu dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini, khususnya di bidang perjuangan bersenjata dan politik. Nama-nama lain yang turut dihormati meliputi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, serta sejumlah pejuang kemerdekaan lainnya.
Meski demikian, pengumuman ini tak luput dari kontroversi. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk aliansi pemuda dan mahasiswa, menunjukkan penolakan melalui aksi demonstrasi. Mereka mempertanyakan warisan kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, yang dianggap oleh sebagian pihak meninggalkan catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Di sisi lain, pendukung gelar ini menyoroti kontribusi besar Soeharto dalam pembangunan nasional dan perjuangannya sejak era kemerdekaan.
Menanggapi polarisasi ini, Tutut Soeharto menyampaikan pandangannya dengan tenang. "Masyarakat kita memang beragam, ada yang mendukung dan ada yang menentang, itu hal yang wajar saja," ujarnya usai acara.
"Yang terpenting adalah kita melihat rekam jejak Bapak saya, dari masa muda hingga akhir hayatnya, semuanya didedikasikan untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia," tambahnya.
Tutut juga menekankan agar perdebatan tidak berujung pada sikap ekstrem. "Boleh saja berbeda pendapat, tapi mari kita jaga kebersamaan dan persatuan," katanya.
Ia bahkan menyampaikan rasa syukur kepada Presiden Prabowo atas keputusan ini, yang menurutnya didasari aspirasi luas dari masyarakat. "Beliau punya pengalaman militer yang dalam, sehingga paham betul peran Bapak dalam sejarah perjuangan kita. Kami yakin ini berdasarkan masukan banyak pihak," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tutut menyatakan bahwa keluarga tidak menyimpan dendam terhadap pihak yang menolak. "Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan semua yang mendukung. Bagi yang belum setuju, kami tidak kecewa atau marah. Justru, ini bagian dari dinamika demokrasi kita," katanya.
Polemik ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bersama tentang bagaimana menghargai sejarah bangsa secara adil dan inklusif. Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menegaskan bahwa penilaian gelar Pahlawan Nasional didasarkan pada kriteria objektif, termasuk jasa-jasa yang telah diverifikasi secara historis. (*)
Penulis: Andi Nurul Aimmah Danial
