Bahlil Godok Pembentukan Lembaga Pengawas Penyaluran LPG 3 Kg

BUKAMATANEWS- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku hingga kini masih merumuskan lembaga yang nantinya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa membeli LPG yang disubsidi oleh negara sesuai dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kalau saya akan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi. Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad-hoc," ungkap Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut dia, proses seleksi untuk memilih badan pengawas khusus LPG 3 kg secara ketat dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Tetapi subsidi tepat sasaran, harus kita lakukan. Karena subsidi itu untuk rakyat. Jadi harganya harus pas, volumenya harus pas, kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan. Karena itu barang mirip subsidi untuk rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merespon rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal pembentukan badan khusus. Terutama yang akan mengawasi distribusi dan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg).

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menjelaskan bahwa sesuai tugas dan fungsinya, BPH Migas saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi LPG 3 kg. Oleh sebab itu, apabila terdapat rencana untuk memberikan tugas tersebut kepada BPH Migas, maka diperlukan perubahan regulasi terlebih dahulu.

"Sesuai tupoksinya BPH Migas tidak ada tugas untuk mengawasi LPG 3 Kg. Jadi kalau memang mau ditugaskan mungkin harus diubah regulasinya dulu sebagaimana yang sudah disampaikan pak Wamen kan. Ya mungkin nanti akan dikaji dulu," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (10/2/2025).