Tertinggi dalam Sejarah  Utang  AS Capai USD 33 Triliun, Ada Potensi Shutdown Pemerintah

BUKAMATA  - Utang nasional Amerika Serikat (AS) mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarahnya, melampaui angka mencengangkan sebesar USD33 triliun atau setara dengan Rp 508.200 miliar (kurs Rp 15.400). Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah AS yang tengah menghadapi potensi shutdown.

Menurut Departemen Keuangan AS, utang nasional yang mencapai USD33,04 triliun tercatat pada Senin (18/9/2023). Utang ini merupakan jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai operasionalnya.

Dengan utang yang terus melonjak, para pemimpin Kongres dari kedua kubu berupaya keras untuk meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek guna mencegah shutdown pemerintah.

Namun, prospek keberhasilan rencana tersebut sangat tidak pasti mengingat adanya perpecahan mendalam terkait pengeluaran dan ketidaksepakatan kebijakan terkait isu-isu seperti bantuan kepada Ukraina.

Shutdown pemerintah akan terjadi jika Kongres tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang pembaruan pendanaan sebelum tenggat waktu pada akhir September 2023.

Dalam skenario ini, operasional pemerintah federal akan berhenti, dengan dampak penuh terlihat pada awal minggu kerja pada Senin setelahnya.

Meskipun beberapa layanan dianggap "penting" dan akan tetap berjalan selama penutupan, sebagian besar operasi pemerintah akan terganggu.

Pegawai federal yang pekerjaannya dianggap "tidak penting" akan dirumahkan tanpa gaji selama penutupan.

Pada masa lalu, pembayaran kembali (backpay) bagi pegawai federal yang cuti tidak dijamin, namun saat ini ada undang-undang yang memastikan pembayaran bagi mereka, sesuai dengan undang-undang yang diterapkan pada tahun 2019.

Perebutan anggaran, bantuan ke Ukraina, dan perbedaan ideologi antarpartai menjadi faktor-faktor yang mempersulit upaya untuk menghindari shutdown pemerintah.

Gedung Putih telah memberikan peringatan keras tentang konsekuensi serius yang mungkin timbul akibat shutdown.

Para pengamat politik dan masyarakat AS secara cermat mengamati perkembangan ini sambil berharap agar para pemimpin politik dapat mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional pemerintah dan menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh shutdown pemerintah.

Apa itu Shutdown Pemerintah? 

Shutdown pemerintah adalah kondisi di mana sebagian atau seluruh operasional pemerintah federal suatu negara dihentikan sementara karena ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan anggaran atau pembiayaan yang diperlukan oleh badan pemerintah.

Shutdown terjadi ketika Kongres atau lembaga legislatif setempat tidak dapat menyetujui anggaran tahunan atau pembaruan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Kondisi ini biasanya terjadi karena perbedaan politik dan kebijakan antara partai politik yang berkuasa atau antara badan legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan.

Ketika pembaruan pendanaan tidak disetujui sebelum tenggat waktu yang ditentukan, badan pemerintah tersebut kehilangan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk beroperasi.

Dampak dari shutdown pemerintah termasuk penghentian sementara terhadap banyak layanan pemerintah, pemutusan sementara atau pengurangan gaji bagi pegawai pemerintah, dan ketidakpastian ekonomi.

Banyak program pemerintah, seperti layanan perpajakan, pembayaran kepada kontraktor pemerintah, dan layanan administrasi imigrasi, bisa terhenti atau terganggu selama shutdown.

Shutdown pemerintah juga dapat berdampak negatif pada perekonomian karena mengganggu berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, konstruksi, dan perdagangan.

Selain itu, dampak psikologis juga bisa terasa, baik pada pegawai pemerintah yang dirumahkan tanpa gaji maupun pada masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.