Negosiasi Tarif, Indonesia Tekankan 5 Hal Ini ke Amerika Serikat

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Negosiasi tarif Indonesia-Amerika Serikat akan memasuki fase kedua. Tim negosiasi Indonesia menyatakan akan mengedepankan kepentingan nasional dan lima manfaat yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut.

"Tawaran Indonesia pada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil sepenuhnya mengacu pada kepentingan nasional. Selain itu, dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya lima manfaat," kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan pers dari Washington DC, Jumat, 25 April 2025.

Pertama, ujar Menko, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia.

Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan dan investasi. Deregulasi ini ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama rantai pasok industri strategis dan mineral penting (critical minerals). Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian dan energi terbarukan," ujar Menko Airlangga.

Selama sepekan di AS, tim negosiasi Indonesia sudah melakukan pembicaraan awal sejumlah pejabat pemerintahan AS. Pertemuan juga dilakukan dengan asosiasi dan dunia usaha AS yang memberikan masukan dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Indonesia.

"Dalam negosiasi ini di satu sisi Indonesia mengedepankan kepentingan nasional. Tetapi tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, posisi Indonesia dinilai menguntungkan karena menjadi 'the first mover'. Salah satu negara yang lebih awal melakukan negosiasi tarif.

"Amerika Serikat menghargai proposal yang diajukan Indonesia, karena termasuk yang paling lengkap dan detil. Proposal itu menggambarkan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Menkeu.

Apa yang ditekankan Indonesia mengenai reformasi dan deregulasi, tambah Sri Mulyani, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia sendiri. "Namun sekaligus bisa memecahkan masalah, baik masalah bilateral maupun global," ujar Menkeu menutup keterangannya. (*)