Geram Mamuju Belum Jadi Kota Madya, Legislator Sulbar Protes ke Presiden

MAMUJU,BUKAMATA  - Marvie Parasan, seorang anggota DPRD Mamuju, mengungkapkan protesnya dalam rapat sidang paripurna HUT ke-483 terkait status Mamuju yang belum naik dari tingkat kabupaten menjadi kota madya.

Menurutnya, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Pasal 7 yang menetapkan Mamuju sebagai ibu kota Sulbar, tetapi masih diperintah oleh seorang bupati.

"Wacana pembentukan daerah otonom baru sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, karena (ibu kota Sulbar) masih memiliki status sebagai kabupaten," ungkap Marvie pada Jumat, (14/7/2023).

Marvie juga mengungkapkan bahwa ia telah membawa permasalahan ini ke DPR dan bahkan ke Presiden, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil. Oleh karena itu, ia meminta DPRD Mamuju untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

"Pada saat saya menjadi anggota DPRD Provinsi pada periode 2014-2019, permasalahan ini sudah dibawa ke Komisi II DPR RI dan juga sudah sampai ke meja Presiden, namun hingga kini belum ada hasilnya," tambahnya.

"Saya berharap kita semua dapat mencari solusi agar Mamuju dapat segera menjadi daerah otonom baru atau mengubah statusnya," lanjut Marvie.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, juga mendukung perjuangan pembentukan Kota Madya Mamuju. Ia berharap agar pintu perjuangan untuk menetapkan Mamuju sebagai kota madya dapat segera terbuka demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap moratorium segera dibuka, sehingga kita dapat mewujudkan harapan bersama bahwa provinsi Sulbar segera memiliki ibu kota yang berstatus kota madya," tandas Syamsuddin.