Geram Kepala Desa Disebut Korup, Apdesi: Lebih Banyak di Legislatif

BUKAMATA - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Muhammad Asri Anas protes kepala desa selalu dianggap sebagai pejabat yang korup.

Menurut Anas, pandangan tersebut perlu diluruskan. Sebab, dalam kurun waktu lima tahun, pelaku korupsi lebih banyak terdiri dari anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Keberatan tersebut Anas sampaikan di hadapan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan lainnya.

"Mohon maaf ini perlu kita luruskan mumpung ada tokoh-tokoh kita. Kepala desa ini pak selalu dianggap korupsi, ini mohon maaf,” kata Anas saat menyampaikan laporan dalam acara HUT Undang-Undang Desa ke 9 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, dilansir Kompas, Senin (20/3/23).

"Jika kita ingin membandingkan dalam 5 tahun lebih banyak anggota DPR RI, DPD kemudian DPRD Kabupaten dan Provinsi korupsi dibandingkan kepala desa," tambahnya.

Menurut Asri, persoalan korupsi kepala desa pada umumnya disebabkan karena kesalahan administrasi pemerintahan. Ia pun meminta Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi membantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda. Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.