Ragam Keluhan Warga Ditampung RGP Saat Reses di Kecamatan Makassar

MAKASSAR,BUKAMATA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan , Rudy Peter Goni baru saja menyelesaikan reses ke empatnya di Kecamatan Makassar. 

Reses kali ini dipusatkan di Jl. Veteran Lr. 41 Kel. Maradekaya, Minggu (20/11/2022). RGP, sapaan akrab Rudy mendapatkan berbagai masukan, keluhan dan harapan dari perwakilan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan para ibu-ibu serta perwakilan pemuda.

Keluhan pertama datang dari Kasim salah satu tokoh masyarakat lorong 41. Pihaknya berharap agar setiap ada program pembangunan yang biasa masuk di Kelurahan, seperti perbaikan jalan lorong berupa paving blok atau apa saja, agar kiranya ada papan bicaranya.

"Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dipakai pada pembangunan tersebut, termasuk penggunaan anggaran dana kelurahan,"katanya.

Dia mencontohkan salah satu kasus yang terjadi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Maradekaya, anggaran dananya terhambat dikarenakan ada dana beberapa tahun yang lalu tidak dipertanggungjawabkan berupa dana bergulir.

"Satu lagi pak, kami pada dasarnya menerima hasil pelaksana tugas RT/RW yang ditunjuk oleh Pak Walikota sepanjang orang yang diberi tugas itu mampu mengayomi dan diterima oleh masyarakat setempat, tapi yang terjadi kemudian justru mereka tidak diterima oleh warga yang ada, ini juga masalah," pungkasnya.

Harapan lain datang dari salah satu tokoh pemuda di Kel. Maradekaya Sardin Saraka berharap agar kiranya pemerintah untuk segera melakukan pengerukan kanal yang melintas di wilayah mereka.

"Karena airnya semakin dangkal dikarenakan dibawahnya penuh lumpur dan sampah, ini yang biasa menyebabkan air kanal melimpah sampai di jalanan,"keluhnya.

Mendengar apa yang menjadi masukan dan harapan warga Maradekaya, RPG yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel langsung menyampaikan tanggapannya mengenai bahwa apa yang menjadi harapan warga.

Dia menjelaskan terkait perlunya transparansi penggunaan anggaran dana kelurahan memang perlu dilakukan, karena dengan transparansi penggunaannya maka tidak menimbulkan persepsi dan penilaian negatif dari masyarakat. Termasuk perlunya ada papan bicara disetiap program pembangunan yang dijalankan. 

"Masyarakat berhak untuk mengetahui berapa anggaran yang diperuntukkan bagi program tersebut termasuk jadwal pelaksanannya,"katanya.

Kemudian mengenai pelaksana tugas RT/RW yang ditunjuk oleh Walikota Makassar, ini sebetulnya ranah Pemerintah Kota, tapi ini juga menjadi perhatian.

" Beberapa reses kami sebelumnya masyarakat banyak yang mempertanyakan persoalan tersebut, persoalan ini akan kami sampaikan ke Legislator kami di Makassar nantinya,"katanya

Sementara pertanyaan tokoh pemuda Sardi Saraka terkait kanal yang perlu pengerukan, pihaknya mampaikan bahwa untuk pemeliharaan kanal yang melintasi beberapa kecamatan di Kota Makassar itu merupakan ranah dari pemerintah pusat melalui kementerian PUPR, ini akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian dikemudian hari.

Diakhir pembicaraannya legislator Sulsel ini tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada warga kelurahan Maradekaya atas penerimaannya yang begitu hangat dan bersahabat

"semoga silaturahmi kita tetap terjaga selamanya, " jelasnya.