Kontroversi Menteri Nadiem, Mosi Tidak Percaya Aptisi Hingga 'Diomeli' Anggota DPR

BUKAMATA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tengah diterpa berbagai kontroversi. 

Seperti diserang dari segala sisi, sejumlah pihak ramai-ramai menyatakan ketidakpuasan terhadap mantan bos GO-JEK ini. 

Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaporkan Nadiem Makarim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, Nadiem tak kunjung menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) ke DPR.

Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Willy Aditya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada 6 September 2022. Willy tersinggung dengan sikap Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Willy menjelaskan, RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) telah menjadi RUU inisiatif DPR, presiden juga telah mengirimkan surat presiden setuju membahas RUU tersebut pada 2 Desember lalu. Dengan menugaskan Menteri Nadiem sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU Dikdok.

Dalam pertemuan informal pimpinan Badan Legislasi dengan Mendikbudristek dan Menkes, telah dijanjikan akan dikirim DIM hingga akhir Juni 2022. Namun, sampai September 2022 tidak ada kabar DIM tersebut.

Willy menilai, Nadiem telah melakukan pelecehan terhadap dua lembaga tinggi negara yaitu Lembaga Kepresidenan dan DPR.

"Bagi kami, hal ini merupakan pengabaian atas amanat/perintah UU sekaligus merupakan bentuk pelecehan kelembagaan, baik terhadap lembaga DPR maupun Lembaga Kepresidenan," tulis Willy Aditya dalam suratnya kepada Presiden Jokowi itu, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/9/2022).

Tidak cukup sampai disitu , kekecewaan lain mencuat dari anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah yang memaparkan persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Bahkan video Anita 'melabrak' Nadiem sempat viral di medsos. 

Anita mengungkapkan keadaan yang ada di Indonesia berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim di PBB.

Dirinya menjelaskan masih banyaknya persoalan yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

“Program ada, anggaran ada, tapi dirasakan oleh rakyat atau tidak? Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami anda tidak berhasil,” ucap Anita.

“Mengenai persoalan PPPK, sampai hari ini Pak, masih banyak guru yang menangis, yang belum mendapatkan gaji,” sambungnya. 

Anita juga mempertanyakan tentang kinerja serta dampak positif bagi Indonesia dari 400 tim bayangan yang sebelumnya telah dipaparkan Nadiem di PBB.

Beberapa waktu sebelum dua anggota DPR ini melayangkan protes kekecewaan terhadap Nadiem, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) sudah lebih dahulu buka suara. Aptisi bahkan melayangkan mosi tidak percaya terdapat Menteri Nadiem. 

"Sungguh kami kecewa, kami berharap akan terjadi out of the box karena Nadiem bukan dari kalangan perguruan tinggi. Kami ingin dengan kesuksesan Gojek, dia mampu mempercepat proses yang ada dalam proses pendidikan di Indonesia tapi harapan itu lenyap," urai Budi.

Usai menggelar RDP dengan Komisi X DPR RI, Aptisi tetap bakal melanjutkan rencana demonstrasi yang akan digelar 27 September mendatang. Bahkan kata Budi, jika Menteri Nadiem tetap tidak ingin diajak berdialog oleh Aptisi mengenai beberapa hal tuntutan aksi demonstrasi mendatang. Maka Aptisi akan mendesak Menteri Nadiem untuk mundur dari jabatannya.

"Kami sudah nyatakan kalau tetap tidak mau dialog dengan Aptisi tentang beberapa hal tuntutan kami, maka sebaiknya mundur saja, " tegasnya.