Tingkatkan PAD Hingga DAK yang Terjun Bebas, Tantangan Bastian Lubis Pasca Jabat Ketua TGUPP Kaltara

MAKASSAR, BUKAMATA - Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, dipercaya oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, untuk menjabat Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Iapun mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk membawa perubahan di daerah tersebut.

Bastian Lubis mengaku menerima tanggungjawab sebagai Ketua TGUPP karena ada Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Kaltara, yang menjadi dasar pembentukan PTGUPP tersebut. Selain itu, ada target tersendiri untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada disana.

"Kesejahteraan pegawai di Kaltara cukup bagus. Hanya, lemah dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM juga berada di urutan 23 dari 34 provinsi di Indonesia," ungkap Bastian, di Kampus Patria Artha Makassar, Kemarin.

Ia mengungkapkan, IPM Kalimantan Timur (Kaltim) berada di peringkat ketiga se Indonesia. Namun, saat Kaltara berpisah dari Kaltim, IPM Kaltara justru di posisi 23. Menurutnya, kabupaten yang ada di Kaltara tidak memiliki daya ungkit.

"Ini yang jadi tantangan kita. Bagaimana menaikkan IPM. Semua ini terkait masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," ujarnya.

Bastian menilai, ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan di Kaltara. Sehingga, masih banyak dinas yang bahkan masih menyewa kantor. Padahal, jumlah uang yang berputar di Kaltara mencapai Rp 21 triliun, yang seharusnya memiliki daya ungkit.

"Saat ini, APBD Kaltara setara dengan APBD salah satu kabupatennya, yakni Kabupaten Kampar. Tahun ini, APBD Kaltara Rp 2,1 triliun. Kalau APBD Kabupaten Kampar, Rp 2,4 triliun," bebernya.

Ketua TGUPP ini menargetkan, bisa menaikkan APBD Kaltara Rp 1,8 triliun tahun depan. Ia juga mengaku prihatin karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke Provinsi Kaltara, terjun bebas. Khususnya di lingkup Pekerjaan Umum (PU), untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk mendapatkan DAK, kepala dinasnya harus agresif dan smart. Di Kaltara, mindset kepala dinasnya harus diubah," tegasnya.

Salah satu masalah yang juga terjadi di Kaltara, tambah Bastian, adalah adanya utang yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 80 miliar. Terbagi atas Rp 71 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak ada pos anggarannya, dan Rp 9 miliar dana BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan.

"Sepuluh hari setelah dilantik, Pak Gubernur disodorkan dokumen untuk bayar utang. Inilah tantangan yang harus kami selesaikan di TGUPP, termasuk bagaimana menekan angka kemiskinan," jelasnya. (*)