Aswad Syam
Aswad Syam

Rabu, 06 Oktober 2021 16:22

Ilustrasi
Ilustrasi

Sehotel dengan Wanita yang Menjabat Ketua Pengadilan, Hakim: Saya Lagi Pedekate dengan Putrinya

Seorang hakim dan ketua pengadilan dijatuhi hukuman nonpalu. Itu setelah tepergok sedang satu hotel pada Juni 2021.

JAKARTA, BUKAMATA - Seorang wanita yang berprofesi sebagai Ketua Pengadilan di salah satu daerah di Provinsi Lampung, dijatuhi hukuman nonpalu oleh Mahkamah Agung (MA). Wanita berinisial RA itu, tak boleh mengadili selama 1,5 tahun. Selama itu pula, dia tak menerima tunjangan sebagai hakim.

Hukuman itu diberikan, setelah wanita yang sekarang menjabat wakil ketua pengadilan di Jawa Tengah ini, kedapatan menginap di salah satu hotel bersama seorang hakim berinisial MMRS. Memang tak sekamar, tapi sehotel. Itu dinilai oleh MA sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai etis.

Keduanya menginap di hotel yang sama di Bandar Lampung pada Juni 2021 lalu. Saat itu, RA memesankan kamar hotel untuk MMRS. Alasannya booking via online sudah penuh. Hal tersebut mengundang kecurigaan sehingga Tim Bawas MA turun tangan.

Sementara itu, MMRS beralasan, ia sedang pendekatan dengan putri RA. Sehingga, dia kerap menemani RA agar lebih dekat dengan putrinya. MMRS juga menyatakan tidur di kamar masing-masing.

Dilansir di website MA, Rabu (6/10/2021), hukuman itu ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarso.

"Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 1 tahun dan 6 bulan di Pengadilan Tinggi Yyk dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani sanksi nonpalu tersebut," demikian bunyi sanksi itu.

Dalam situs resminya tersebut, MA juga menyatakan RA melanggar sejumlah kode etik hakim, di antaranya, berintegritas tinggi, serta menjunjung tinggi harga diri.

Sedangkan sanksi terhadap MMRS lebih ringan. Dia hanya mendapatkan sanksi nonpalu selama 7 bulan.

"Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 7 bulan di Pengadilan Tinggi Plg dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani sanksi nonpalu tersebut," demikian bunyi sanksi itu.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi belum bisa menjelaskan detail mengenai latar belakang kasus tersebut. "Mengenai ini belum dapat konfirmasi," ujar Sobandi.

#Perselingkuhan