Gubernur Kaltara Minta Rektor Patria Artha dan Tim Kawal Penggunaan APBD

MAKASSAR, BUKAMATA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, meminta agar Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis dan tim, mengawal penggunaan APBD daerah tersebut. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyimpangan, apalagi yang merugikan keuangan negara.

Gubernur Kaltara, mengatakan, pasca menjabat sebagai kepala daerah, dirinya melihat perlunya ada pendampingan dari para ahli pemerintahan dan tata kelola keuangan negara, untuk menghindari hal yang fatal dalam hal pengelolaan keuangan. Karena itu, ia meminta Rektor Patria Artha dan tim untuk membantunya di Kaltara.

"Kami butuh bimbingan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi, supaya lima tahun masa jabatan saya, anak buah saya tidak melakukan hal fatal, apalagi merugikan keuangan negara," kata Zainal, di sela-sela Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Patria Artha, Jumat, 19 Maret 2021.

Mantan Wakapolda Kaltara ini mengungkapkan alasannya memilih Universitas Patria Artha. Menurutnya, kampus ini memiliki SDM yang luar biasa, bahkan kerap menjadi saksi ahli ketika terjadi kasus-kasus oleh Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para tim ahli Patria Artha juga sudah dikenal berpengalaman mendampingi sejumlah daerah, dan sudah teruji.

"Saya meminta kepada Pak Rektor dan tim untuk mengawal APBD kami. Sehingga apa yang menjadi keinginan bersama, agar Kaltara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia, tidak kalah maju dengan provinsi lain," ujarnya.

Sementara, Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, mengungkapkan, tim ahli dari universitas yang dipimpinnya sudah mendampingi 47 pemerintah daerah. Meski demikian, dalam prosesnya ada yang serius, adapula yang tidak.

"Nah, yang serius ini alhamdulillah bebas dari masalah, karena semua on the track, tidak ada yang melanggar tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Bahkan, ada daerah yang nol temuan saat diaudit," ungkap Bastian.

Ia mengungkapkan, Kaltara merupakan provinsi baru pecahan Kalimantan Timur (Kaltim). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di urutan ketiga di Indonesia, sedangkan Kaltara di urutan ke 20. Karena itu, dengan pendampingan yang diberikan, ia menargetkan IPM Kaltara bisa di urutan ke 10.

"Kami bekerjasama dengan Pemprov Kaltara untuk memberikan pendampingan dalam hal pengembangan SDM, tata kelola pemerintahan, dan keuangan negara atau daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, masalah tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, sudah memiliki regulasi. Namun, keputusan untuk melaksanakan atau tidak, ada di tangan kepala daerah.

"Nah, yang tidak patuh inilah yang banyak bersoal dengan hukum dan ditangkap KPK. Tentu, ini amanah yang berat untuk kami, bagaimana mengawal Kaltara agar jauh lebih baik dan bebas dari masalah hukum," terangnya. (*)