Fahri Hamzah: Angka Treshold Naik Turun Mengganggu Demokrasi

JAKARTA, BUKAMATA - RUU Pemilu sudah masuk prolegnas DPR RI. Itu menjadi prioritas DPR RI untuk diundangkan pada 2021. Ada beberapa perubahan di dalamnya. Tapi yang lebih mencolok, perubahan angka ambang batas parlemen atau parlmentary treshold dari 4 persen menjadi 5 persen.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dalam podcastnya mengatakan, Indonesia memang agak unik. Setiap ada pertandingan atau pemilihan, maka undang-undangnya dibuat kembali.

Seharusnya kata Fahri, peraturan tentang pemilu tidak perlu selalu berubah. Prosentase naik turun-naik turun kata dia, itu menjadi gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita.

Alangkah baiknya kata dia, kalau presiden membakukan. Agar tidak perlu berubah. "Agar kita membuat peraturan yang lebih permanen dan memasukkan dalam desain konstitusi kita," jelasnya.

Seharusnya kata Fahri, yang penting dibuat adalah seberapa hebat undang-undang itu mengantisipasi hal-hal yang mencederai demokrasi kita. Seperti misalnya, mengantisipasi money politics, kecurangan pada sebelum pemilu, saat pemilu dan setelah pemilu.

"Itu yang jauh lebih penting dari sekadar perubahan angka-angka yang tidak ada dasarnya," bebernya.

RUU lanjut dia, selain mengantisipasi, juga melegitimasi penyelenggara Pemilu sebagai wahana representasi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, seluruh rakyat bisa berpartisipasi dalam demokrasi kita. Sehingga rakyat bisa merasa punya wakil.

"Dan bagaimana presiden bisa bersumber dari beragam etnis dan seluruh komponen rakyat di Indonesia," cetusnya.

Undang-undang lanjut dia, didesain agar seluruh orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. "Itu hal-hal besar yang seharusnya dipikirkan. Bukan sekadar naik turun angka-angka yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan," jelasnya.