Kampanye Virtual Bareng Appi-Rahman, Warga dari 38 Kelurahan Curhat

MAKASSAR, BUKAMATA - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), kembali menggelar kampanye dialogis secara virtual, Senin (2/11/2020) kemarin.

Paslon nomor urut 2 ini, memang diketahui sebagai pelopor. Bahkan hingga kini, masih berstatus kandidat satu-satunya di Pilwali Makassar yang memakai metode virtual ini.

Kampanye virtual jilid keempat yang digelar kali ini, menjangkau 45 titik di 38 Kelurahan yang masuk kecamatan zona 3 yakni Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

Baca Juga : 

• Appi: "Selamat Pak Danny, Kami Siap Terlibat Jika Dibutuhkan"
• Salurkan Hak Pilih, Appi dan Aksa Mahmud Kompak Mencoblos Bareng
• Serukan Pilih Walikota Cinta Sepakbola, Asnawi: Coblos No. 2
• Appi-Rahman Ungguli Adama, Survei Fixpoll: Warga Makassar Ingin Walikota Baru
• Ustadz dan Anak Yatim  Dzikir Bersama di Posko Appi-Rahman, Doakan Pilwali Makassar Damai

Warga yang melakukan nonton bareng dan tersambung langsung dengan Appi-Rahman di 45 titik ini, diberikan kesempatan bertanya terkait program Paslon yang diusung Partai Demokrat, PPP dan Perindo.

Tak hanya itu, di kesempatan ini pula sejumlah perwakilan warga menyampaikan harapan, bahkan berkeluh kesah terkait masalah yang mereka hadapi saat ini.

Warga di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, misalnya mengeluhkan soal pelayanan ambulans.

Di mana mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyewa ambulans. Sebab sulitnya atau tak adanya fasilitas ambulans milik Pemkot Makassar.

"Ada keluarga meninggal terus susah ambulans, saya mencari ambulans ke mana-mana, tapi biayanya sangat mahal. Bahkan sampai jutaan karena kebetulan antar daerah. Pertanyaan saya, jika Pak Appi dan Pak Rahman terpilih apakah ada programnya ambulans gratis?," ucapnya.

Pertanyaan dari perwakilan warga Karuwisi Utara ini dijawab langsung oleh Appi, bahwa jika nanti ia terpilih program ambulans gratis untuk warga kota Makassar akan diwujudkan.

"Penyediaan ambulans merupakan salah satu atau sebuah proses pelayanan yang Insyaallah akan kita hadirkan ke depan. Dimana dalam proses seperti ini, kita tidak boleh lagi memberatkan warga. Pada saat mereka kedukaan, harus lagi mengeluarkan uang untuk urusan-urusan yang tidak krusial," ucap Appi.

CEO PSM Makassar ini bahkan menerangkan, jika saat masa kampanye sekarang saja, ia sudah menyiapkan ambulans gratis yang bisa dipergunakan oleh siapapun.

"Apalagi jika kami terpilih maka ini akan kita tingkatkan lagi pelayanannya, armadanya ditambah. Dan harus diingat penyediaan ambulans ini tidak melulu harus menggunakan anggaran APBD, tetapi kedepan akan ada kerjasama dengan pihak swasta misalnya lewat bantuan CSR supaya anggaran APBD bisa kita alihkan ke persoalan-persoalan lainnya," sambungnya.

Sementara itu beralih ke titik nobar di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, salah satu Ketua RT setempat menyinggung soal insentif Ketua RW dan RT.

"Inikan selama ini kami diberikan insentif tapi ada sembilan indikator yang harus dipenuhi, nah kalau tidak dipenuhi itu semua tidak full kita dapat. Jadi beda-beda semuaki', bagaimana nanti Pak Appi dan Pak Rahman untuk insentif ini apakah juga ada indikatornya atau tidak ada," ujarnya.

Untuk pertanyaan soal insentif ini, Rahman Bando yang diberikan kesempatan menjawab.

Secara lugas dan tegas ia mengatakan, Appi-Rahman sudah menerangkan bahwa program insentif Ketua RT dan RW akan diberikan tanpa syarat alias tanpa indikator.

"Anggarannya kan semisal sudah diketuk di DPRD, kalau yang disepakati Rp1 juta yah itu yang harus diberikan tidak perlu ada indikator-indikator lagi karena itu menjadi hak dari Ketua RT dan RW," tegasnya.

Lebih jauh mantan Kepala Dinas Pendidikan Makassar ini mengatakan, insentif tanpa syarat ini perlu diwujudkan agar kinerjanya semakin membaik.

"Yang mau dilakukan yakni komitmen bersama bahwa RT/RW adalah perpanjangan tangannya wali kota dalam menjalankan program-program di wilayah, yang kedua menjadi penyambung komunikasi masyarakat kepada wali kota," terangnya.

"Justru dengan indikator ini yang ada sembilan itu akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dimana belum tentu objektif di dalam menentukan berapa indikator yang terpenuhi dan berapa yang tidak terpenuhi. Bisa jadi secara kasat mata ada Ketua RT yang kinerjanya sama tetapi penilaian indikatornya berbeda akhirnya yang mereka dapatkan berbeda pula," tutupnya. (*)