Doni Monardo Bilang, Sekolah di Zona Kuning Sudah Bisa Tatap Muka

JAKARTA, BUKAMATA – Berdasarkan peta zonasi per 2 Agustus, ada 163 daerah yang termasuk dalam kategori zona kuning. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menjelaskan, sekolah di zona kuning, sudah bisa menerapkan tatap muka.

Kebijakan detail mengenai sekolah tatap muka di zona kuning ini kata Doni, akan dijelaskan Mendikbud Nadiem Makarim.

“Kalau kita lihat peta hari ini, per tanggal 2 Agustus 2020 maka ada 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka, tetapi sesuai dengan kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan,” jelasnya dalam konferensi pers seperti disiarkan di kanal YouTube Kemendikbud, Jumat (7/8/2020).

Doni menyampaikan, tatap muka sudah diterapkan di sekolah yang berada di zona hijau.

Kata Doni, tak semua daerah zona hijau melaksanakan sekolah tatap muka sekalipun pemerintah sebelumnya sudah mengizinkan. Kebijakan ini, kata Doni, disesuaikan kepada pemda setempat.

“Nah untuk daerah yang zona hijau tidak ada kasus baru dan tidak terdampak, ini sudah dimulai kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung, tetapi menurut penjelasan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada waktu sebelumnya maka kita bisa melihat tidak semua daerah yang telah diberikan kesempatan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka itu mau melakukannya,” ujar Doni.

Ini lanjut Doni, sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kesempatan diberikan kepada zona hijau. Namun keputusan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka kembali kepada pengelola sekolah yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh kepala dinas pendidikan yang ada di daerah, termasuk partisipasi dari orang tua.

Doni menjelaskan sebagian daerah sudah melakukan kegiatan sekolah tatap muka dengan kegiatan prakondisi dan simulasi. Namun dia juga menyadari ada sekelompok orang tua murid yang belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka.

“Oleh karenanya, pertemuan hari ini menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih aktual dari para pejabat di tingkat pusat sehingga nantinya diharapkan seluruh pengambil kebijakan di daerah mampu melakukan berbagai macam tahapan, mulai dari sosialisasi, melibatkan seluruh komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, juga para ulama, juga budayawan, dan tokoh-tokoh baik formal maupun non formal lainnya, sehingga program-program yang diberikan kepada daerah untuk dimulai itu betul-betul bisa efektif,” pungkasnya.