Aswad Syam
Aswad Syam

Kamis, 09 Juli 2020 14:34

Wacana OJK Dikembalikan ke BI, Begini Kata Mantan Gubernur BI dan Pansus

Wacana OJK dilebur kembali ke BI, menimbulkan pro kontra. Ada yang khawatir, dalam situasi sekarang ini, justru akan semakin memperburuk ekonomi tanah air.

JAKARTA, BUKAMATA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana akan dikembalikan ke Bank Indonesia. Namun, sejumlah kalangan menyatakan, ini akan membuat sinyalemen negatif bagi investor.

Mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah berpendapat sama. Dia mengatakan, OJK didirikan pada 2013, pada tahun yang sama tujuh tahun lalu, Financial Security Authority (FSA) di Inggris dikembalikan ke Bank Inggris.

Dalam perjalanannya kata dia, memang banyak yang pro kontra. Jadi OJK dibentuk pada saat BI menjadi lembaga independen, dan dikhawatirkan terjadi conflict of interest antara kebijakan moneter dan kebijakan perbankan.

Saat itu kata Burhanuddin, namanya bukan OJK, tapi LPJK. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. "Saya tidak tahu persis dinamika terjadi. Yang kemudian menjadi OJK yang begitu luas kewenangannya dan powerfull," terangnya.

Burhanuddin menambahkan, pada 2001, UU BI yang baru banyak dibicarakan. Terutama kekagetan soal independensinya. Kemudian terjadi pembahasan untuk mengubah. Tim IMF yang pada waktu itu rutin datang melakukan review, tiba-tiba berhenti datang. Alasannya, karena kita membahas Bank Sentral.

"Saya ditelepon dari IMF. Dia mengaku akan datang kembali ke Indonesia, tapi syaratnya, pembahasan UU Bank Sentral harus dihentikan," kisah Burhanuddin.

Saat itu lanjut Burhanuddin, direvisi perjanjian dengan IMF. Ada 100 butir lebih, kemudian direvisi menjadi 30 butir.

"Begitu saya masuk kembali ke BI, pembahasan UU BI kembali lanjut. LPJK dibahas intens. Saya saat itu mengatakan, apakah ini bagian upaya keluar adri krisis. Kalau bukan, kenapa tidak ditunda. Pada akhirnya, DPR RI dalam amandemen UU BI 2004, memutuskan untuk menunda," ungkapnya.

Dalam pikiran Burhanuddin, konglomerasi keuangan itu benar adanya. Keperluan melakukan pengawasan terintegrasi, memang harus begitu. Kasus century lanjut dia, mempercepat pembentukan OJK.

Ujung dari semua peraturan dan ujung dari semua langkah lembaga publik kata Burhanuddin, adalah untuk memproteksi kepentingan berbagai pihak. Dalam kaitan itu, saya sependapat kalau ini akan mengganggu investasi.

"Menurut saya, lebih baik kita pikirkan dulu dengan agak tenang. Jangan rough the boat, padahal kapal ini sedang oleng," tambahnya.

Untuk menangani pemulihan ekonomi nasional, Burhanuddin menilai yang tercepat dan tepat dibenahi adalah sektor pertanian.

Sementara itu, salah satu yang menjadi aktor pembentukan OJK, Andi Rahmat yang menjabat Pimpinan Pansus OJK kala itu, mengatakan, landscape yang melatari adalah perekonomian tahun 2008. Juga soal Century.

"Kenapa kita mengambil tindakan justru berkebalikan dengan Inggris? Memang kita lihat nuansa conflict of interest, memang terjadi dalam pengelolaan pengawasan BI pada saat itu. Juga peraturan di dalam BI sendiri yang tidak sesuai dengan saat ini," sebutnya.

Dia mengungkapkan, ada Rp690 triliun dana pihak ketiga di perbankan kita. Dengan melihat itu, OJK dianggap penting, meski sebenarnya telat untuk membentuk OJK.

Andi Rahmat menambahkan, memang masih ada yang belum terselesaikan antara OJK dan BI. Terutama makro dan mikro prudential. Makro prudential lanjut Rahmat, memang tak lepas dari fungsi-fungsi BI. Tapi masih sering overlap.

"Sehingga kita membentuk KKSK. Dan ada undang-undangnya melalui jaring pengaman yang memberi mandat kepada KKSK, tetapi saya lihat tak cukup. Sehingga lahirlah perppu. Ini dialektika dari fungsi kelembagaan," tambahnya.

Yang tidak pernah kita duga kata Andi Rahmat, situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Ini ujar dia, tidak lazimlah bagi institusi keuangan yang tidak bisa diendus. Datangnya tiba-tiba. Paling tidak lanjut dia, ada satu model yang bisa mengidentifikasi.

"Krisis akibat pandemi, juga memicu permasalahan kedua lembaga ini. Karena krisis ini, seharusnya dua lembaga ini melakukan adaptasi. Dalam konteks ini, perppu yang berubah jadi undang-undang pemulihan ekonomi," sebutnya.

Andi Rahmat juga mempertanyakan, apakah OJK selama ini berfungsi. Kalau BI kata dia, memang hanya mengawasi perbankan. Kalau OJK ini, hampir seluruh industri keuangan. "Asuransi saja ada berapa," sebutnya.

"Kalau kita berbicara kemampuan leadership. Dalam krisis ini, OJK memang tidak terlalu terlihat. Kenapa OJK tidak terlibat. Saya mencari pembenaran, di mana-mana di negara ini, yang berperan untuk mengatasi krisis yang terjadi adalah bank sentral. Tapi dari segi kewenangan yang dimiliki, bagaimana OJK mengambil peran dalam restrukturisasi keuangan," sambungnya.

Sebagian besar kredit UMKM kata dia, tidak berasal dari Bank swasta. Tapi dari Bank BUMN. Yang paling besar perhatiannya ke UMKM kata dia hanya Bukopin.

"Kalau kita ingin sampai pada kesimpulan, sebagian fungsi OJK kita lebur ke BI. Itu sangat riskan dalam situasi saat ini, dengan beragam faktor," ungkapnya.

Apakah memadai mengembalikan OJK ke BI di tengah perbankan dalam distress yang sangat besar? Menurut Andi Rahmat, transisi pembentukan OJK hingga pada OJK melakukan fungsinya, memerlukan dua tahun. Kalau kita melakukan itu apakah kita tidak melakukan kevakuman dalam sistem.

"Kedua, saya tidak mencurigai pemerintah tapi jangan-jangan ada orang yang melakukan konglomerasi perbankan atau oligopolis perbankan yang merasa tidak nyaman dengan OJK ini. Kalau diawasi BI itu lebih mudah. Teori jangan-jangan itu tidak mudah. Tapi bisa dilihat saat pembentukan OJK ini dibahas," ungkapnya.

"Kalau masalahnya di leadership tolong diselesaikan. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa dituntaskan. Termasuk saya tidak bisa menjawab. Bagaimana mengawasi kekuasaan absolut yang dilakukan OJK pada sektor keuangan, mulai dari penerbitan regulasi hingga penyidikan. Jangan ini menimbulkan abuse of power. Atau kevakuman sistem," tambahnya.

#OJK #BI #Ekonomi Covid-19 #Ekonomi Indonesia

Berita Populer