Ibnu Kasir Amahoru
Ibnu Kasir Amahoru

Sabtu, 04 Juli 2020 16:47

Syarief Hasan Apresiasi PBNU karena Konsisten Totak RUU HIP

Syarief Hasan Apresiasi PBNU karena Konsisten Totak RUU HIP

PBNU juga sejak awal menyuarakan penghentian pembahasan RUU HIP yang disebutnya menciderai Pancasila dan membuat polarisasi di masyarakat.

BUKAMATA - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan memberikan apreasiasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus mengawal Pancasila sampai hari ini.

Hal itu diungkapkan Syarief Hasan saat bersilaturahmi ke Gedung PBNU di Jalan Kramat Jati pada Jumat (3/7/2020). Pimpinan MPR RI diterima langsung oleh Ketua Umum PB NU, Prof Said Aqil Siroj berserta pengurusnya,

Pasalnya, PBNU juga sejak awal menyuarakan penghentian pembahasan RUU HIP yang disebutnya menciderai Pancasila dan membuat polarisasi di masyarakat.

“Partai Demokrat sejak awal sejalan dengan sikap PBNU dimana kami menegaskan menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan dan mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas DPRRI 2020. Langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan bahwa Pancasila tidak membutuhkan tafsir baru dalam bentuk UU," kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan menegaskan lagi bahwa tafsiran Pancasila dalam bentuk RUU HIP hanya akan menurunkan derajat Pancasila sebagai philosophische grondslag (falsafah dasar) maupun staatsfundamentalnorm (sumber dari segala sumber hukum) di Indonesia, dan juga berpelungnya faham Komunisme dalam RUU tersebut. Untuk itu RUU HIP harus total dibatalkan.

Pertemuan dengan PBNU, MPR RI telah satu pandangan dengan PBNU bahwa RUU HIP harus dibatalkan secara keseluruhan baik judul maupun muatan. Kami juga satu pandangan agar RUU HIP dikeluarkan dari prolegnas”, jelas Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sebab menurutnya, jika ada istilah mengganti RUU HIP menjadi RUU PIP maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat.

“Masyarakat akan tetap menolak karena sejak awal RUU PIP dikait-kaitkan dengan RUU HIP," jelas Syarief dilansir Oneindonesia.

Ditegaskannya bahwa jika ingin mengatur mengenai teknis pembinaan Pancasila oleh BPIP maka harus ada kajian akademiknya.

“Kita tidak boleh kecolongan lagi. RUU yang baru harus murni teknis pembinaan bukan tafsir, dan harus sesuai dengan prosedur legislasi dan memiliki naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.dan bisa diusulkan Pemerintah bisa juga oleh DPR RI”, ujarnya.

#RUU HIP #Syarief Hasan

Berita Populer