Kartu Prakerja, Bom Waktu yang Mirip Skandal BLBI dan Megakorupsi E-KTP

JAKARTA, BUKAMATA - Jika tak hati-hati, anggaran biaya pelatihan program Kartu Prakerja Presiden Jokowi sebesar Rp5,6 triliun akan menjadi bom waktu. Diperkirakan akan meledak besar di kemudian hari.

Agustinus, seorang pelaku usaha startup informasi digital menilai, karena tingginya nilai uang di balik program, skandal ini, bisa saja mirip kasus BLBI yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Kita sedang menyimpan bom waktu, yang akan meledak sewaktu-waktu. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa itu Prakerja," ujar Agustinus dalam Indonesia Business Forum (IBF) tvOne, Minggu, 26 April 2020.

Menurut Agustinus, Rp5,6 triliun, merupakan uang yang dianggarkan untuk peserta kartu Prakerja dengan rincian Rp1 juta untuk 5,6 juta orang, dibagi 30 gelombang, atau Rp200 ribu per orang. 

Hanya, anggaran itu bukanlah dana tunai, melainkan saldo rekening virtual yang hanya bisa digunakan peserta untuk membeli video pelatihan dalam jaringan (daring) melalui start up pelaksana program pelatihan.

Agustinus juga mengemukakan, secara garis besar, anggaran Rp5,6 triliun hanya sekadar melintas di rekening peserta Prakerja, dan sudah dipastikan pada akhirnya akan menjadi uang yang dimiliki platform-platform pelatihan seperti Ruangguru.

Agustinus juga menyoroti dicairkannya anggaran Rp5,6 triliun oleh pemerintah hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan platform-platform penyedia pelatihan daring Prakerja.

"Duit Rp5,6 triliun, keluar hanya berdasarkan perjanjian kerja sama. Apa bedanya dengan BLBI waktu itu? Keluar hanya lewat PKS. Pelatihannya belum dilakukan pun, duit sudah bisa cair," pungkas Agustinus.

Kekhawatiran yang sama, juga diungkap sejumlah tokoh dalam diskusi Saturday Discussion Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) yang digelar secara daring.

Diskusi kedua ini mengusung tema ‘Kartu Prakerja; Untuk Apa dan Siapa’ berlangsung Sabtu malam (25/4/2020) pukul 20.30-23.00 WIB.

Dipandu Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, M. Rajiev Syarif, diskusi menghadirkan Direktur Wahid Foundation, Yenni Wahid, mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat; Ketua PPI Turki 2020-2021, Usamah Abdurrahman; Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan Hakim; Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Jackson A.W. Kumaat.

Dalam pemaparannya, Yenny Wahid menilai ide Kartu Prakerja cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terkena PHK di mana cara tersebut sudah diterapkan di beberapa negara lain. Namun ada beberapa hal yang patut dikritisi.

“Yang saya kritisi adalah implementasinya, kenapa hanya menunjuk delapan platform digital tanpa proses tender. Ini berbeda dengan BLT yang bisa langsung dibelanjakan di warung, tapi kalau Prakerja ini margin-nya kegedean,” ujar Yenni.

Kritikan juga disampaikan oleh mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat yang menganggap program unggulan Presiden Joko Widodo ini tak solutif dan tak efektif.

“Program Prakerja adalah program tercela yang harus dihentikan karena banyak hal yang secara nyata terlihat sebagai proses pencurian uang negara,” sambungnya.

Di sisi lain, KNPI juga mewanti-wanti kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program dengan nilai anggaran yang sudah ditingkatkan menjadi Rp20 triliun tersebut.

Sebab, program tersebut rawan dikorupsi seperti halnya megaproyek KTP elektronik.

“Ini mirip-mirip seperti proyek e-KTP, jangan sampai ini juga jadi skandal megakorupsi seperti e-KTP. Maka dari itu DPP KNPI dengan tegas menolak Kartu Prakerja,” tandas Sekjen KNPI, Jackson Kumaat.