Redaksi
Redaksi

Kamis, 19 November 2026 16:44

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Pelaku Korupsi hingga Penipu Bisa Disita untuk Ganti Kerugian Korban

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Pelaku Korupsi hingga Penipu Bisa Disita untuk Ganti Kerugian Korban

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Negara dapat menyita aset terkait korupsi, penipuan, dan penggelapan untuk memulihkan kerugian negara serta korban.

Soedeson mengatakan, pembentukan badan independen ini menjadi salah satu upaya menjawab kritik publik terhadap pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya transparan.

Badan tersebut akan memiliki tugas menyimpan, mengelola, hingga menjual aset yang telah dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," jelasnya.

Perampasan Tetap Harus Melalui Pengadilan

Meski memberikan kewenangan lebih luas kepada negara, Soedeson menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum.

Seluruh proses penyitaan dan perampasan tetap harus melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," tegasnya.

Ia menjelaskan, pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki kesempatan mengajukan gugatan maupun perlawanan terhadap tindakan penyitaan. Aset baru dapat dijual atau dicairkan setelah melalui tahapan hukum dan memperoleh putusan akhir sesuai ketentuan.

Pengecualian berlaku terhadap aset yang mudah rusak atau berpotensi kehilangan nilai ekonomi dalam waktu singkat, seperti ikan, minyak, dan sejumlah barang industri.

Aset jenis tersebut dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan atau penurunan nilai. Namun, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat tetap harus menunggu putusan inkrah sebelum dapat dieksekusi melalui penjualan.

Soedeson juga menegaskan bahwa mekanisme *non-conviction based* bukan berarti negara dapat merampas aset tanpa proses pengadilan. Mekanisme ini menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset.

Pemilik aset maupun pihak lain yang berkepentingan tetap memiliki kesempatan mengajukan perlawanan dan membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

Jika dalam proses hukum terbukti aset berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perampasan dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," jelasnya.

Dalam proses pembahasan regulasi tersebut, Soedeson menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Panja RUU Perampasan Aset, kata dia, telah menggelar lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Forum tersebut melibatkan masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, ahli hukum, hingga kalangan akademisi.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa proses perampasan tetap berjalan dalam koridor hukum dan pengawasan pengadilan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#RUU Perampasan Aset

Berita Populer