110 Mitra SRC Makassar Kenali Layanan Digital Telkomsel untuk Tambah Peluang Usaha
19 November 2026 20:51
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Negara dapat menyita aset terkait korupsi, penipuan, dan penggelapan untuk memulihkan kerugian negara serta korban.
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, cakupan undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme juga masuk dalam pengaturan perampasan aset.

Penipu Koperasi dan Travel Bodong Bisa Kehilangan Aset
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan perampasan aset dari tindak pidana penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Soedeson menilai ketentuan ini penting karena selama ini pemidanaan terhadap pelaku belum tentu menjamin kerugian korban dapat dipulihkan.

Ia mencontohkan praktik koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melakukan penggelapan atau membawa kabur uang anggota. Kasus serupa juga dapat terjadi pada biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi gagal memenuhi kewajibannya.
Dalam kasus seperti itu, aset yang dikuasai pelaku dapat menjadi objek perampasan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," tuturnya.
Menurut Soedeson, selama ini pelaku memang dapat dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan pidana. Namun, persoalan pengembalian uang atau aset kepada masyarakat yang menjadi korban belum tentu terselesaikan.
Dengan adanya UU Perampasan Aset, aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian masyarakat luas dapat diproses untuk pemulihan hak korban.
Badan Independen Akan Kelola Aset Sitaan
Selain memperluas mekanisme perampasan, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan dan mengelola barang sitaan maupun rampasan.
Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.
19 November 2026 20:51
19 November 2026 19:30
19 November 2026 18:55