110 Mitra SRC Makassar Kenali Layanan Digital Telkomsel untuk Tambah Peluang Usaha
19 November 2026 20:51
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Negara dapat menyita aset terkait korupsi, penipuan, dan penggelapan untuk memulihkan kerugian negara serta korban.
JAKARTA, BUKAMATABEWS — Upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana memasuki babak baru. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Melalui regulasi ini, negara memiliki mekanisme hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu ketika pelaku tidak dapat menjalani proses persidangan pidana. Tidak hanya perkara korupsi, aturan tersebut juga mencakup sejumlah kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (*conviction based*) dan tanpa didahului putusan pidana (*non-conviction based*).
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Ia menjelaskan, dalam perkara korupsi, mekanisme perampasan aset memungkinkan negara mengambil aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal langsung dari hasil tindak pidana, apabila aset hasil korupsi yang berhasil dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Ketentuan tersebut juga memungkinkan perampasan aset dalam perkara ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujarnya.
19 November 2026 20:51
19 November 2026 19:30
19 November 2026 18:55