Pengganti Gibran Tak Harus dari Koalisi Prabowo, Yusril: Keputusan di Tangan Presiden

JAKARTA, BUKAMATANEWS – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan perdebatan mengenai siapa yang berhak mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia jika terjadi kekosongan jabatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan calon pengganti wakil presiden berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi munculnya berbagai kemungkinan mengenai figur yang dapat diusulkan sebagai pengganti Gibran, termasuk sosok di luar partai politik koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Yusril menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan figur pengganti tetap harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

"Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Konsultasi tersebut dapat melibatkan berbagai kalangan, termasuk meminta pertimbangan dari sisi hukum agar proses pengisian jabatan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden," ujarnya.

Kekosongan Wapres Tak Otomatis Alihkan Kekuasaan

Selain menanggapi polemik figur pengganti wakil presiden, Yusril juga meluruskan pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.

Ia menegaskan, kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta membuat kewenangan pemerintahan beralih kepada triumvirat, termasuk ketika Presiden sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.

Menurutnya, Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun selama masih mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Yusril menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil presiden tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menerbitkan keputusan pemerintahan atas namanya sendiri. Keputusan yang ditandatangani wakil presiden dalam kondisi tertentu tetap merupakan keputusan presiden.

"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden," jelasnya.

Dengan demikian, apabila Presiden sedang berada di luar negeri dan terdapat dokumen pemerintahan yang membutuhkan penandatanganan, wakil presiden dapat melakukannya atas nama Presiden, bukan berdasarkan kewenangan pemerintahan yang berdiri sendiri.

Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan Presiden tetap mengendalikan jalannya pemerintahan meskipun sedang berada di luar wilayah Indonesia.

"Apalagi sekarang presiden kan dekat saja, enggak ke mana-mana. Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.

Pernyataan Yusril tersebut sekaligus menegaskan bahwa persoalan pengisian jabatan wakil presiden harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, sementara penentuan figur yang akan mengisi posisi tersebut tetap menjadi bagian dari proses politik dan kewenangan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.