Redaksi
Redaksi

Minggu, 04 Oktober 2026 22:54

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah

Fahri Hamzah Sentil Partai Besar soal PT 5 Persen: Kompromi Amankan Kursi, Bukan Suara Rakyat

Fahri Hamzah menolak parliamentary threshold 5 persen yang dinilai hanya menguntungkan partai besar. Gelora mendorong PT 0 persen dan mengancam gugatan ke MK jika ambang batas tinggi dipaksakan.

"Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain," tegas Fahri.

Sebaliknya, Fahri menantang kelompok yang mengusung penyederhanaan partai demi memperkuat sistem presidensialisme agar tidak setengah-setengah dalam menentukan ambang batas.

Merujuk pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring, ia mempersoalkan usulan angka moderat yang dinilai hanya menjadi jalan tengah untuk mempertahankan dominasi partai besar.

"Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20%. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat," ujarnya.

Fahri bahkan menyebut usulan ambang batas 4 persen, 5 persen, hingga 7 persen sebagai bentuk sikap 'banci' dan penakut dari partai-partai besar yang hanya ingin mengamankan kursi tanpa prinsip demokrasi yang jelas.

Partai Kecil Masuk DPR Bukan Alasan Menghambat Pemerintahan

Fahri juga menepis anggapan bahwa kehadiran partai-partai kecil di parlemen akan membuat pemerintahan sulit berjalan.

Menurutnya, mekanisme pengambilan keputusan di DPR dapat disederhanakan tanpa harus menghilangkan hak representasi pemilih.

“Opsinya itu sederhana, dimana pengambilan keputusan pada dasarnya hanya mengenal tiga opsi, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain,” kata dia.

Ia mengusulkan agar pengelompokan fraksi di DPR tidak harus selalu didasarkan pada identitas partai politik.

Sebagai alternatif, fraksi dapat dikelompokkan berdasarkan posisi politik, yakni fraksi pendukung pemerintah, fraksi bukan pendukung pemerintah atau oposisi/minoritas, serta fraksi independen.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#Parliamentary Threshold #Partai Gelora indobesia #Fahri Hamzah

Berita Populer