Redaksi
Redaksi

Minggu, 22 November 2026 21:56

Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora
Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora

Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen hukum baru yang efektif untuk menekan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

JAKARTA, BUKAMATANEWS – Dewan Perawakian Rakyat (DPR) RI) secara resmi telah mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) pada Kamis, 18 November 2026.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen hukum baru yang efektif untuk menekan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Regulasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait tren hukuman ringan serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara selama ini.,” kata Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Harapan itu disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk "Korupsi Triliunan, Mengapa Pengembalian Aset Malah Minim?" yang telah ditayangkan di kanal YouTube pada Kamis (19/11/2026). Gelora Talks ini dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Amin menjelaskan, bahwa selama lebih dari dua dekade sejak Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada tahun 2006, penegakan hukum terhadap koruptor masih menghadapi kesenjangan besar antara nilai kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil diputus pengadilan. Disampinhg koruptornya diputus hukuman ringan.

Konvensi PBB Antikorupsi sendiri adalah perjanjian multilateral internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.

Menurut Amin, meerujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), serta hasil audit BPK RI dan BPKP periode 2019–2023, total kerugian keuangan negara tercatat mencapai hampir Rp236 triliun. Namun, uang pengganti yang berhasil diputus berkekuatan hukum tetap (inkrah) hanya sekitar Rp40 triliun atau rata-rata 12 persen per tahun.

"Di kasus korupsi e-KTP, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, tetapi yang kembali hanya sekitar Rp148 miliar. Di kasus Garuda, kerugian negara Rp9,7 triliun, namun putusan uang penggantinya hanya Rp1,2 triliun. Jika dihitung secara bisnis, negara tekor besar," ungkap Amin.

Karena itu, jika UU Perampasan Aset hanya mengandalkan skema perampasan berbasis putusan pidana (criminal forfeiture) seperti yang sudah diatur dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka daya dobraknya tidak akan optimal.

Agar benar-benar menjadi senjata baru yang memberikan efek jera maksimal, Partai Gelora mendorong agar UU Perampasan Aset membuka ruang lebih luas bagi penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB), tidak terbatas hanya pada pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen (in absentia).

Wasekjen Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora ini menilai UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, masih jauh dari harapan dan desakan publik.

Menurutnya, aturan ini belum dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara (asset recovery) maupun memiskinkan pelaku korupsi secara luas.

“Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana,” katanya.

Selain itu, Amin menekankan pentingnya memasukkan secara tegas prinsip illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) serta asas value-based confiscation (penyitaan berbasis nilai kerugian negara) yang pernah ia sampaikan dalam RDPU pembahasan Aset bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/10/2026).

"Tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya memulihkan kerugian negara mendekati 100 persen sekaligus memiskinkan koruptor. Jika pelaku tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya secara legal melalui pembuktian terbalik berimbang, asetnya harus dapat disita negara," tegasnya.

Meski masih jauh dari harapan publik, Partai Gelora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal implementasi pelaksanaan RUU Perampasan Aset agar substansinya tetap progresif,.

“Tidak terjebak kompromi politik, serta benar-benar menjadi instrumen ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.,” tegas Amin Fahrudin.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#RUU Perampasan Aset #DPP Partai Gelora